Pakar UGM : Ada Kepentingan Elit Tidak Jelas di Balik Kisruh RUUK DIY

Yogyakarta - Arah pembahasan sekaligus penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY saat ini belum ada titik temu yang jelas. Di balik kekisruhan itu ada kepentingan elit politik yang tidak jelas yang terus dimainkan.

"Situasi seperti itu terjadi karena kepentingan elit selama ini juga tidak jelas," kata  pakar politik Universitas Gadjah Mada (GM) Dr Abdul Gaffar Karim, kepada wartawan di kampus UGM di Bulaksumur, Yogyakarta, Senin (6/12/2010).

Menurut Gaffar saat ini para elit seakan saling menyandera. Masing-masing pihak memiliki kartu truf untuk menjatuhkan pihak lain. Pembahasan RUUK akan menjadi berlarut-larut dan tidak akan menemukan titik temu.

"RUUK hanya menjadi alat saja dan keistimewaan DIY menjadi korbannya," ungkap staf pengajar Fisipol UGM itu.

Dia mengatakan seenarnya tidak ada seorang pun elit yang benar-benar peduli dengan keistimewaan DIY. Mereka hanya menggunakan isu keistimewaan untuk menyerang kelompok lain. Apa pun pernyataan yang dikeluarkan satu pihak, pasti
akan mendapat tentangan pihak lain.

"Ini bisa kita lihat pada kondisi sekarang yang tidak pernah muncul skenario yang jelas mengenai keistimewaan DIY," katanya.

Gaffar mencontohkan bila nanti ada keputusan gubernur dan wakil gubernur DIY ditentukan melalui penetapan, sudah dipastikan akan mendapat pertentangan pihak lain. Demikian pula bila melalui pemilihan juga pasti akan ditentang oleh pihak lawan.

"Ini menunjukkan gejala politik yang tidak sehat. Kalau ingin betul-betul menyelesaikan masalah, kedua pihak harus duduk bersama,  berdialog, sehingga ada jalan keluar," katanya.

Dia menambahkan saat ini ada pula pihak-pihak yang sengaja memunculkan isu bahwa Keraton Surakarta juga akan meminta keistimewan jika Yogyakarta diberi keistimewaan. Menurut dia itu hanya permainan dan akal-akalan belaka. Isu itu semakin menunjukkan bila ada permainan politik.

"Itu tidak masuk akal jika Kasunanan juga ikut meminta keistimewaan karena sejak awal mereka sudah melebur masuk republik ini," tuturnya.

Belajar dari kasus RUUK DIY itu lanjut Gaffar, ada persoalan yang lebih mendasar mengenai desentralisasi yang harus diselesaikan. Selama ini desentralisasi dimaknai harus seragam untuk seluruh daerah di Indonesia, selama itu pula keistimewaan DIY tak akan mendapat tempat.

"Pemerintah pusat seharusnya menghormati keberagaman itu. Artinya, desentralisasi tak harus dimaknai semua harus seragam tapi juga harus membuka peluang keberagaman. Jadi kalau pemerintah pusat menganut keberagaman dan DIY
diberi keistimewaan, saya kira tidak masalah. Banyak contoh negara yang mempraktikkan hal itu," pungkas Gaffar.
(bgs/nwk)