Obama Harus Mundur Jika Menyetujui Tindakan Memata-matai PBB

Jakarta - Salah satu kabel diplomatik yang dibocorkan situs WikiLeaks menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Hillary Clinton pernah memerintahkan staf kedutaan AS di seluruh dunia untuk memata-matai PBB. Perintah tersebut sangat serius sehingga mungkin harus mendapatkan persetujuan presiden.

Karenanya Presiden Amerika Serikat Barack Obama harus mundur jika terbukti bahwa dirinya menyetujui perintah Hillary tersebut.

"Seluruh rantai komando yang tahu soal perintah ini, dan menyetujuinya, harus mengundurkan diri jika AS ingin dilihat sebagai negara kredibel yang mematuhi aturan hukum. Perintah tersebut sangat serius sehingga kemungkinan harus mendapat persetujuan presiden," cetus Julian Assange.

Hal itu disampaikan pendiri situs WikiLeaks tersebut dalam wawancara dengan harian Spanyol, El Pais dan dilansir kantor berita AFP, Senin (6/12/2010).

"Obama harus menjawab apakah dia tahu mengenai perintah ilegal ini dan kapan. Jika dia menolak menjawab atau ada bukti dia mendukung tindakan-tindakan ini, dia harus mengundurkan diri," tandas Assange.

WikiLeaks menimbulkan kehebohan saat mulai merilis lebih dari 250 ribu kabel Departemen Luar Negeri AS pada 28 November lalu. Menurut salah satu dokumen, pada Juli 2009, Hillary ternyata pernah memerintahkan staf kedutaan AS di seluruh dunia untuk memata-matai PBB. Antara lain soal nomor telepon yang dituju, rincian kartu kredit, scan mata, sidik jari, serta DNA pejabat asing.

Semua anggota tetap Dewan Keamanan, termasuk Rusia, Cina, Prancis dan Inggris, serta Sekjen PBB Ban Ki-Moon ditargetkan dalam misi mata-mata rahasia tersebut.

AS juga menginginkan informasi biografi dan biometrik perwakilan permanen Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya itu, Hillary juga meminta data lengkap jadwal kerja, alamat email, nomor fax, pemilik website, dan nomor ponsel.

Tugas memata-matai ini bisa dianggap melanggar hukum internasional serta merusak kepercayaan negara lain terhadap AS.

(ita/nrl)