.webp)
Demikian pendapat pakar hukum internasional Prof Dr Hikmahanto Juwana pada detikcom, Minggu (5/12/2010). Menurut Hikmahanto, dalam pertemuan tersebut Indonesia dapat menawarkan diri untuk menjadi penengah bagi konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara di mana Korea Utara telah melakukan serangan bersenjata.
Indonesia dapat menawarkan kepada Korsel sebagai pihak yang mendengarkan dan memperoleh informasi dari Korut terkait alasan serangan beberapa waktu lalu. Apalagi baru-baru ini Korut juga mengancam akan melakukan serangan lanjutan sebagai reaksi rencana latihan militer bersama Korsel dan AS.
"Indonesia dapat melakukan shuttle diplomacy antara Seoul-Pyongyang, bahkan ke Beijing, Moscow dan Washington," kata Hikmahanto.
Tujuan diplomasi itu ada dua. Pertama, untuk jangka pendek terhindarnya kelanjutan serangan Korut dan meredam kemarahan Korsel atas serangan Korut. Kedua, untuk jangka panjang memberikan solusi komprehensif bersama negara-negara lain atas perseteruan dua Korea.
"Indonesia bisa berperan mengingat menjaga perdamaian merupakan amanah dalam Konstitusi, di samping konflik Korea berada dalam kawasan Asia dimana Indonesia berada," ujarnya.
Selain itu Indonesia bisa dianggap oleh dua Korea sebagai negara yang netral, tidak seperti China dan Rusia yang mungkin lebih berpihak pada Korut atau AS dan Jepang yang lebih berpihak pada Korsel. Peran Indonesia semakin relevan mengingat tahun depan Indonesia menjadi Ketua ASEAN. ASEAN harus menunjukkan perannya dalam menjaga perdamaian di kawasan dan meredam terjadinya konflik bersenjata.
"Indonesia telah memiliki pengalaman dalam berhubungan dengan Korut. Nana Sutrisna diplomat kawakan pada tahun 2006 pernah menjadi utusan Pemerintah RI untuk berkomunikasi dengan Korut sehubungan dengan reunifikasi dua Korea," usul Hikmahanto.
(nrl/mok)
