PDIP Yogya Dukung Penetapan Gubernur, Ajak Boikot Pilgub

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yogyakarta mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY alias menolak pemilukada. PDIP juga akan mengajak warga untuk memboikot pemilukada gubernur dan wakilnya.

"Pertama kami mendukung keluarnya RUUK DIY, kedua kami mendukung penetapan gubernur dan wakil gubernur Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dan  menentang adanya pemilihan," ujar Sekjen PDIP Yogyakarta Bambang Praswanto.

Hal itu disampaikan Bambang ketika dihubungi detikcom, Minggu (5/12/2010).

Jika tetap dipaksakan oleh Jakarta, imbuh Bambang, PDIP akan memboikot. Kader-kadernya tidak akan memilih dan tidak akan mengusulkan calon di pemilukada. Tak hanya itu, PDIP akan memboikot anggaran pilgub.

"Di DPRD kami mayoritas, kami instruksikan pada mereka (kader PDIP) supaya tidak menyetujui anggaran pemilukada,"  imbuh Bambang.

Bambang juga memaparkan PDIP akan menggelar aksi, di antaranya pemasangan spanduk, membentuk posko keistimewaan (tiap DPC 5 posko) dan aksi massa.

"Mulai minggu depan kami akan membuka posko, menampung keinginan massa untuk mendukung penetapan, mengumpulkan aspirasi dan petisi, mengkonsolidasi massa mendesak DPRD maupun pemerintah untuk mendukung penetapan," kata dia.

Sedangkan aksi massa PDIP ke DPRD DIY akan digelar Rabu 8 Desember pukul 10.00 WIB. PDIP Yogya juga akan melakukan konsolidasi antarpartai, LSM maupun dengan PDIP di provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Karena ini bukan hanya masalah DIY, tapi sudah menjadi persoalan NKRI," jelasnya.

(nwk/nrl)