SBY Diminta Lebih Dengarkan Aspirasi Daerah

Jakarta - Belajar dari konflik keistimewaan Yogyakarta, Presiden SBY seharusnya lebih mendengar masukan dari daerah. SBY diminta tidak mengambil keputusan tanpa meminta masukan pemerintah daerah.

"Dalam merumuskan semestinya ada komunikasi pemerintah daerah. Jangan memutuskan tanpa restu daerah," ujar pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, dalam dialektika di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/12/2010).

Tanpa koordinasi dengan daerah seperti penyusunan RUU Keistimewaan Jakarta, Siti menuturkan, SBY menuai protes keras masyarakat. Padahal bisa jadi keputusan yang diambil pemerintah baik bagi Yogyakarta.

"Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang  mengatur pemerintah DIY karena usernya masyarakat DIY," kritik Siti.

Siti mendorong masyarakat Yogyakarta agar bersabar menunggu pembahasan RUU tersebut di DPR. Apalagi presiden sudah menjelaskan sedikit keistimewaan Yogyakarta yang akan dipertahankan.

"Sehingga kita tidak perlu berpolemik di tengah bencana seperti sekarang ini," imbaunya.

Sebelumnya, Siti berharap Presiden SBY memperhatikan aspirasi rakyat Yogya dalam kemajuan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Dia berharap RUU tersebut tidak dibuat untuk kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa.

"Kita benahi bukan untuk kepentingan 2014 tapi untuk kepentingan yang serius supaya tidak menjadi borok di masa yang akan datang," papar Siti.

Lebih dari itu, Siti menambahkan, seorang presiden harusnya berkomunikasi dengan rakyatnya sebelum mengambil sikap. Dengan demikian di masa yang akan datang perdebatan serupa tidak terus  terulang.

"Kalau itu dipaksakan itu sangat bahaya," tandasnya.

(van/mok)