"Idealnya Sultan bukan partisan. Karena beliau simbol, kecuali keistimewaan itu tidak dipertahankan," ujar pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, dalam dialog di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/12/2010).
Menurut Siti konflik keistimewaan Yogyakarta sudah terlalu jauh memasuki wilayah politik. Oleh karena Sultan adalah kader partai Golkar, posisi Sultan kian terpojok oleh kebijakan pemerintah pusat yang didominasi PD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti berharap Presiden SBY memperhatikan aspirasi rakyat Yogya dalam kemajuan RUU Keistimewaan Yogyakarta. Dia berharap RUU tersebut tidak dibuat untuk kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa.
"Kita benahi bukan untuk kepentingan 2014 tapi untuk kepentingan yang serius supaya tidak menjadi borok di masa yang akan datang," saran Siti.
Lebih dari itu, Siti mengatakan, seorang Presiden harusnya berkomunikasi dengan rakyatnya sebelum mengambil sikap. Dengan demikian di masa yang akan datang perdebatan serupa tidak terus terulang.
"Kalau itu dipaksakan itu sangat bahaya," katanya.
(van/ken)











































