DPRD DKI Jakarta Ternyata Tak Kompak Soal Pajak Warteg

Jakarta - Politisi di DPRD DKI Jakarta ternyata tidak seiya sekata soal rencana penarikan pajak warteg dan teman-temannya. Bahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua tidak yakin aturan itu akan berjalan maksimal.

"Padahal masih banyak kerjanya yang belum maksimal. Masih hangat-hangat tahi ayam," ujar Inggard saat ditemui di kantornya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2010).

Politisi asal Partai Golkar itu mengatakan, banyak sekali kebijakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk untuk membenahi ibukota. Tapi sayangnya, dari sekian banyak aturan dan rencana itu, masih jauh dari maksimal.

"Seperti kemarin dibuat aturan dilarang parkir liar (on street) tapi nyatanya saat ini masih banyak ditemui di Polres Jakarta Pusat dan kantor Pengadilan," katanya.

Sebenarnya, lanjut Inggrad, jika memang beban pajak itu benar-benar digunakan untuk menambahkan kas daerah, tidak ada yang salah dengan usulan itu. Tapi apakah benar semua beban pajak yang diterima selama ini benar masuk ke kas daerah? Itu yang masih menjadi tanda tanya.

"Dalam pengolah pajak ini saya yakin masih banyak kebocoran pajak daerah, karena belum mempunyai sistem dan alat kontrol yang jelas. Kalau aman kenapa saya tidak setuju," katanya.

Kalau pun memang pajak untuk warteg itu harus berlaku, politisi Golkar itu menyarankan agar nilainya dibedakan dengan pajak untuk usaha makro.

"Perlu kebijaksanaan tarif, mungkin harus ada aturan yang jelas hotel berapa, usaha mikro berapa, dan saya harap diintensifkan terhadap wajib pajak yang ada lebih optimal. Saya juga tidak mau ada preman untuk mengambil pajak," katanya.

(ken/fay)