DPD: Soal Manajemen, SBY Dapat Nilai Merah

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai Presiden SBY tidak bisa dalam mengurus pemerintahan. Akibatnya, mengurus keistimewaan DIY saja harus menimbulkan kontroversi.

"Kalau soal manajemen saya kira nilai manajemen Presiden SBY ini merah, karena soal Yogyakarta saja jadi konflik seperti ini," ujar Ketua Panja RUU DIY DPD, Paulus Yohanes Sumino, dalam diskusi di Gedung DPD, Senayan,  Jakarta, Jumat (3/12/2010).

Menurutnya, presiden melempar statemen yang tidak perlu dan menimbulkan kritik akyat. Seorang presiden harusnya dapat menjaga stabilitas emosi warganya.

"Bola panas yang dilempar ke DPR ini menimbulkan protes keras dan sewaktu-waktu bisa meledak," kritik Sumino.

Terkait keistimewaan DIY, Sumino berharap SBY tidak mengintervensi mekanisme di internal Kesultanan dalam memilih Gubernur. DPD sudah mengatur dalam RUU inisiatif DPD terkait Keistimewaan DIY, Gubernur tak harus Sultan, jika tidak memungkinkan.

"Kalau Sultan belum cukup umur, Sri Paku Alam yang menjalankan Gubernur. Kalau dua-duanya tidak memungkinkan, pemerintah menunjuk pejabatnya," papar Sumino.

Sumino kemudian berharap DPR segera membahas UU Keistimewaan DIY yang diusulkan DPD. Menunggu pemerintah dinilai terlalu meresahkan warga Yogya.

"Kalau DPR lama tidak dibahas, kapan pemerintah akan mengajukan draf RUU-nya?" desaknya.

(van/mok)