"Tidak ada monarki di Yogyakarta. Bagaimana ada monarki dibiayai oleh pemerintah pusat," ujar Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2010).
Hal ini disampaikan Anis mengomentari konflik yang muncul terkait pernyataan SBY. Presiden sempat menyebut tak boleh ada monarki di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
sebelum draf RUU Keistimewaan Yogyakarta diserahkan ke DPR. Padahal, DPR menjadi pintu terakhir sebelum keistimewaan Yogyakarta diatur dalam UU.
"Kita tidak tahu apa yang disampaikan Pak SBY. Sebab pembahasannya di DPR,"
terang Anis.
Untuk itu, Anis berharap Presiden menjelaskan kembali kepada masyarakat Yogyakarta terkait statement yang menghebohkan tersebut. Anis berharap Presiden memahami keresahan warga Yogya.
"Yang bisa dilakukan adalah klarifikasi, penjelasan," pinta Anis.
Setelah itu, Anis berharap pemerintah segera merealisasikan keistimewaan Yogya seoptimal mungkin sehingga rakyat Yogya tak perlu mengemis keistimewaan.
"Orang Yogya tak harus marah dulu sebelum mendapatkan haknya, itu kan tidak
bagus," tandasnya.
(van/mok)











































