PDIP: Panja IPO KS Bisa Jadi Pintu Masuk Hak Angket DPR

Jakarta - PDI Perjuangan menyambut baik terbentuknya panitia kerja (Panja) oleh Komisi VI (bidang BUMN) DPR terkait polemik seputar initial public offering (IPO) PT Krakatau Steel Tbk. Selanjutnya, Komisi XI (bidang keuangan) hendaknya meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi terhadap kasus tersebut.

"Agar diperoleh data yang akurat, transparan dan obyektif. Hasil panja dan audit investigasi BPK bisa sebagai pintu masuk dilakukannya pansus atau hak angket DPR," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Kamis (2/12/2010).

Tjahjo mengatakan, apapun hasilnya, pansus dan audit investigasi BPK setidaknya merupakan bagian dari instropeksi kepada BUMN yang akan melakukan IPO, seperti Garuda Indonesia dan Bank Nasional Indonesia.

"Transparansi tentang keputusan politik DPR dan keputusan kebijakan pemerintah harus transparan demi keuntungan negara dan
kedaulatan," kata Ketua Fraksi PDIP DPR ini.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, bagaimanapun negara wajib menggunakan BUMN sebagai alat untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran kelompok kecil.

"Peranan BUMN sebagai pengelola cabang produksi strategis, seperti KS terancam dengan semakin gencarnya privatisasi. Dan itu belum secara optimal digunakan," ujarnya.

Dia mengatakan, sebagai lembaga pemobilisasi sumber daya domestik untuk menghapus ketergantungan modal teknologi dan sumber daya manusia kepada koorporasi multinasional, profesionalisasi pengelolaan BUMN adalah sangat mendesak.

Di sisi lain, BUMN harus berperan sebagai alat penyelenggaraan tujuan bernegara dalam mengelola sumber daya alam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan penciptaan lapangan kerja bagi rakyat.

"Implementasi Trisakti-nya Bung Karno seharusnya jadi pemikiran keputusan politik pembangunan," kata Tjahjo.

(lrn/nrl)