SBY Harus Gamblang Soal Keistimewaan DIY

Jakarta - Ucapan Presiden SBY pada Jumat, 26 November lalu yang menyebut 'monarki' menimbulkan reaksi di masyarakat, terutama di Yogyakarta. Sebutan 'monarki' seolah memposisikan Yogyakarta berseberangan dengan pemerintah pusat. SBY diminta menjelaskan lagi secara gamblang.

Tidak semua pihak mengecam SBY. Ada juga yang membenarkan ucapan orang nomor satu di negeri ini yang meminta dihapuskannya sistem monarki dalam negara yang menganut sistem demokrasi tersebut.

"SBY tidak salah-salah amat, karena monarki itu memang ada seperti yang ada di Inggris dan Thailand yang menggunakan monarki. DIY pun memang monarki, monarki keistimewaan," ujar anggota DPR dari dapil Yogyakarta, Gandung Pardiman saat berbincang dengan detikcom, Rabu (1/12/2010).

Menurut politisi partai Golkar ini, reaksi yang timbul di masyarakat karena banyak yang sudah sentimen terhadap SBY. Hal tersebut diperparah dengan adanya pihak-pihak yang menambahkan bumbu-bumbu pedas yang kontan menyulut reaksi dari masyarakat.

"Ngomong benar pun kalau sudah sentimen pasti dianggap tidak tidak benar. Makanya mari kita berpikir jernih dan rasional jangan terjebak pada sentimen pribadi. Saya sering tidak sepakat dengan SBY, tapi dalam kasus ini dia (SBY) tidak salah," terang Gandung.

Di sisi lain, Gandung juga meminta SBY yang akan kembali menyampaikan pidato terkait keistimewaan DIY, Kamis (2/12) mendatang diminta menyampaikan secara gamblang. Hal ini agar masyarakat bisa memahami secara bulat, tidak parsial.

"Kalau tidak utuh, ya pemahamannya pasti salah kaprah makanya perlu penjelasan yang gamblang supaya semua paham maksudnya pemerintah itu apa," kata Gandung.

Gandung mendukung sikap pemerintah untuk memberi kepastian mengenai status Keistimewaan DIY. Menurutnya SBY sebagai kepala pemerintahan harus tegas dalam menentukan sikap terkait dengan keistimewaan DIY.

"SBY harus tegas jangan ciut dengan pergolakan kemarin. Karena memang harus diatur keistimewaan dan pemerintah di Yogyakarta, biar tidak tumpang tindih pemerintahannya. Utamakan kepentingan dan keinginan rakyat," imbuhnya.
(her/fay)