.webp)
"Dalam hal ini, komunikasi politik SBY jelek," ujar pengamat politik pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya pada detikcom, Kamis (25/11/2010).
Yunarto menjelaskan, seharusnya penyampaian RUU Keistimewaan DIY ini dilakukan oleh Mendagri saja dengan kata-kata yang lebih datar, bukan oleh seorang kepala negara dengan pemilihan kata-kata seperti yang diucapkan SBY. Hal ini malah membuka gap antara SBY dan Sultan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunarto menyoroti sudah beberapa kali pernyataan SBY menciptakan blunder di masyarakat sehingga Presiden harus melakukan klarifikasi. Hal ini dipandang Yunarto tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala negara.
"Ini pilihan yang salah. Beberapa kali seperti ini, waktu itu pernyataan SBY soal bom di Ritz-Carlton dan ada beberapa hal lain," jelas dia. Saat itu SBY menyatakan dia menjadi sasaran target teroris, sembari menunjukkan foto latihan teroris. Dia juga menyebutkan terorisme bertujuan untuk menggangggu pemilu.
Yunarto sulit menilai hal ini sebagai pengalihan isu atas berbagai hal yang terjadi seperti pemilihan jaksa agung dan reshuffle. Namun yang disorotinya adalah kesalahan komunikasi politik SBY.
"Ini jadi kebiasaan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di mana masyarakat terus diombang-ambingkan dalam blunder," komentarnya.
SBY menyampaikan pandangannya soal RUU Keistimewaan DIY saat menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden pada 26 November. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.
"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi," kata SBY saat itu.
(rdf/nrl)
