Demokrasi Bukan Berarti Memaksakan Kehendak di Yogya

Jakarta - Pemerintah dinilai ahistoris soal sistem monarki dan sistem pemilihan Gubernur di Yogya. Pemerintah seharusnya membiarkan kearifan lokal terus berjalan dan tidak memaksakan sesuatu yang belum tentu cocok di suatu daerah.

"SBY sudah ahistoris dia tidak melihat persoalan-persoalan bangsa dari kacamata sejarah," ujar Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Joe Marbun kepada detikcom, Selasa (30/11/2010).

Joe menilai tidak ada masalah dalam tata pemerintahan di Yogyakarta. Dia menjelaskan, demokrasi bukanlah memaksakan kehendak dengan membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan seperti di daerah lain.

"Ini kan pemaksaan kehendak. Apakah itu yang dimaksud demokrasi. Ini malah menunjukan ketidaknegarawan," kritik Joe.

Selama Sultan dan penduduk Yogya setia pada NKRI, Joe menilai tidak ada alasan pemerintah mengungkit-ungkit masalah ini. Dia pun meminta pemerintah membiarkan Yogya tetap dengan segala keistimewaannya, seperti daerah lain pun dengan keistimewaannya masing-masing.

"Hargailah budaya dan kearifan lokal. Inilah keunikan Yogya, tidak perlu semuanya harus seragam," tambah dia.

(rdf/Ari)