Akbar Tandjung: Menteri Di-reshuffle, Sikap Partai di DPR Bisa Berubah

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengakui jika reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, dia mengingatkan, ada konsekuensi politik di balik reshuffle.

"Menurut saya, tidak ada suatu tindakan politik yang tidak ada konsekuensi politiknya," kata Akbar di sela-sela peringatan HUT ke-11 The Habibie Center, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

Konsekuensi politik yang dimaksud Akbar, salah satunya adalah perubahan sikap partai politik yang dirugikan oleh reshuffle di parlemen.

"Misalnya, partai punya empat (kursi menteri), tiba-tiba tinggal dua, mungkin saja partai itu sikapnya bisa berubah di parlemen. Tapi juga ada partai yang tadinya tidak punya kursi, jadi punya, tentu akan ada konsekuensi-konsekuensi politiknya," jelas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.

Lebih lanjut Akbar menjelaskan, adalah wajar jika momentum satu tahun masa pemerintahan ini dijadikan ajang evaluasi dan perombakan kabinet oleh Presiden. Perombakan berdasarkan evaluasi justru akan membuat kabinet semakin solid dan efektif.

"Tolak ukur dan parameternya sudah ada hasil pemantauan, evaluasi UKP4, bisa jadi masukan," terang Akbar.

Mengenai siapa menteri yang akan diganti, Akbar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY.

"Apakah kemudian ada partai yang berkurang atau bertambah, sepenuhnya juga Presiden yang memutuskan. Meskipun setiap keputusan itu ada konsekuensi-konsekuensinya," jelasnya.
(lrn/gun)