FPAN Batalkan Kunker Luar Negeri, Tagihan Rp 70 juta pun Datang

Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) memprotes kesekjenan DPR yang menagih uang pembatalan kunjungan ke luar negeri. Jumlahnya yang mencapai puluhan juta dinilai memberatkan.

"Jumlahnya di atas Rp 70 juta. Itu untuk 8 anggota," kata sekretaris FPAN DPR, Teguh Juwarno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

FPAN memang gencar menolak kunjungan studi banding anggota Dewan ke luar negeri. Bahkan FPAN pula yang pertama kali mengusulkan adanya penundaan sementara atau moratorium perjalanan ke luar negeri.

Selama tiga bulan terakhir, ada sejumlah kunjungan yang tak diikuti FPAN. Di antaranya, studi banding pansus OJK DPR dan anggota Komisi II DPR.

"Ada kunjungan ke China, ke India untuk masalah kependudukan dan OJK. Kita batalkan semua," lanjutnya.

Namun, Teguh heran dengan adanya penagihan uang dari sekjen DPR. Terlebih uang itu dibebankan pada pribadi anggota.

"Ada anggota yang sudah bayar Rp 20 juta. Katanya itu sudah diissued pesawat dan hotelnya," ceritanya.

Dia mempertanyakan apakah di lembaga lain terjadi hal serupa. Selaku pejabat negara, Teguh mengaku kecewa dengan perlakuan itu. Sebab, niat awalnya justru ingin menghemat uang negara.

"Kita sudah kirim surat, kenapa kita dimintai penggantian. Mana ada pejabat negara kalau cancel harus diganti pakai uang pribadi. Apa presiden batal ke Belanda ditagih?" sindirnya.

(mad/gun)