"SBY sebaiknya fokus memberantas politik uang di pilkada-pilkada Gubernur atau Bupati, Walikota se-Indonesia yang sudah merusak demokrasi dan moral bangsa," kata anggota Komisi III Martin Hutabarat dalam siaran pers, Selasa (30/11/2011).
Politik uang, lanjut politisi Gerindra ini sudah masuk taraf mengkhawatirkan. Karena itu, cara penanganan dan pencegahan lebih utama dilakukan dalam urusan di daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sikap presiden, yang mempersoalkan kedudukan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY justru berpotensi memecah masyarakat.
"Ini juga berpotensi jadi bola salju yang menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan SBY. Rakyat akan berpikir, SBY begitu seringnya mendengar keluhan dan kejengkelan rakyat terhadap pilkada-pilkada di tanah air selama kepemimpinannya 6 tahun iniย yang marak money politic, tapi kok itu tidak dijadikan prioritas untuk dibenahi?" jelasnya.
Padahal, soal money politic di Pilkada itu begitu penting dan mendesak dilakukan kalau mau memperbaiki demokrasi yang sehat kedepan.
"Namun kenapa presiden seolah-olah tutup kuping dan tidak berbuat apa-apa dan lebih tertarik mempersoalkan status DIY?" kritiknya.
(ndr/gun)










































