Monarki di DIY Cuma Simbol, yang Menerapkan Justru Politisi

Jakarta - Para politisi baik yang duduk di pemerintahan pusat atau pun daerah adalah kelompok yang menerapkan monarki. Mereka justru melanggengkan kekuasaan hanya untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru cuma menerapkan monarki secara simbol saja.

"Monarki di Yogya, sifatnya simbolis. Justru para politisi, gubernur, bupati/walikota yang menerapkan monarki yang justru berbahaya," kata sejarawan Asvi Warman Adam kepada detikcom, Selasa (30/11/2010).

Asvi menilai pendapat Presiden soal DIY tidak tepat, apalagi diucapkan saat warga Yogyakarta masih dalam suasana duka akibat letusan Gunung Merapi. 

Penekanan pidato SBY soal RUU Keistimewaan DIY ini juga dianggap Asvi kurang tepat. SBY mengatakan sistem monarki tidak cocok dengan sistem demokrasi. Padahal, lanjut Asvi, sistem monarki ada di Inggris, Belanda, bahkan negeri jiran Malaysia juga ada sultan.

"Tapi toh pemerintahannya parlementer. Yang penting ada pemisahan kekuasaan dan anggaran," kata Asvi.

Agar kontroversi ini tidak berlarut-larut, menurut Asvi, Presiden SBY hendaknya segera merampungkan draf RUU Keistimewaan DIY itu, untuk selanjutnya diserahkan ke DPR. Kenapa selama ini RUU tersebut terkatung-katung sejak diusulkan pada 2002? Menurut Asvi karena pemerintah terlalu menyepelekannya.

"Hambatannya karena pemerintah menganggap enteng. Beda dengan Aceh, Papua, mereka melakukan perlawanan secara fisik. Padahal menurut hemat saya di Yogyakarta perlawanan permikiran justru lebih dahsyat," tutupnya.

RUU Keistimewaan DIY pertama kali diusulkan pada 2002 dan hingga kini belum juga diserahkan kepada DPR. Substansi kontroversial yang menyebabkan RUU ini tak juga beringsut adalah tentang kemimpinan DIY apakah dipilih langsung atau ditetapkan.

Presiden SBY memerintahkan RUU itu intens digodok. Dia menyebutkan,"Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi."

Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya.
(anw/nrl)