Isu Monarki, Bukan Saatnya SBY & Sultan Berpolemik di Media Massa

Jakarta - Presiden SBY melempar bola panas tentang isu monarki terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. SBY menyebut tidak mungkin sistem monarki dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Bola panas ini pun ditendang Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Mestinya jangan bertarung jargon di permukaan. Tapi kemukakan gagasan dalam tim. Antar tim harus menemukan substansi. Kalau ada politisasi yang berlebihan akan membuat substansi kabur. Kalau berlarut-larut maka tidak jadi ketetapan UU sesuai yang ditargetkan," kata pengamat politik UGM, Arie Sudjito, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (30/11/2010).

Dikatakan dia, soal monarki dan demokrasi ada rujukannya. Di Yogya juga tidak mutlak monarki karena ada mandat sejarah. Sedangkan demokrasi di aras lokal juga harus diterapkan dengan memperhatikan nilai lokalitas.

"Sultan tidak bisa klaim atas nama rakyat dan SBY tidak bisa klaim atas nama demokrasi. Kalau terus berpolemik di media massa tidak akan pernah ketemu. Jadi harus ditarik titik kompromi," lanjut Arie.

Keduanya, sambung pria yang juga peneliti di Institute for Research and Empowerment (IRE) ini, harus bisa menahan diri dan menjalankan diplomasi substansi. Jika masing-masing terus mengemukakan egonya maka bisa memancing reaksi publik berlebihan dan kaburnya substansi. Dia mengingatkan agar tidak terjebak politisasi di luar konteksnya.

"Idealnya bisa menyatukan sejarah dan demokrasi. Tapi ini harus dibicarakan dengan jernih dan tidak saklek. Saya nilai di Kemendagri belum solid bahannya, di Yogya politisasi juga kencang. Jadi bola panas yang dilempar SBY ditendang Sultan," tutur Arie.

Terkait referendum yang disuarakan Sultan, Arie melihat wacana itu sebagai bagian dari bargaining untuk menekan pemerintah. Jika dilaksanakan, referendum bisa memicu ketegangan sosial yang tinggi karena akan menimbulkan peluang terjadinya permainan politik.

"Sebaiknya kompromi saja. Disampaikan capaian selama ini apa, yang belum dicapai apa. Kalau kompromi, pasti ketemu (jalan keluarnya). Ini bukan hanya dibicarakan Yogya tapi juga nasional. Tidak hanya ditentukan orang Yogya tapi juga keputusan nasional. Nggak usahlah kenceng-kencengan," tutup Arie.

Jumat, 26 November 2010 SBY menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.

Niat baik pemerintah ini menimbulkan kontroversi saat Presiden mengungkapkan pandangannya mengenai RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam sambutannya di awal rapat, Presiden menyebut tidak mungkin sistem monarki dapat diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia. Bukannya dapat apresiasi, justru pendapat Presiden ini malah menimbulkan kontroversi.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai mengatakan, SBY menghargai keistimewaan DIY. Velix meminta bentuk keistimewaan DIY tidak dimaknai secara sempit pada rekrutmen kepala daerah saja.

"Karena itu, pernyataan Presiden SBY yang lalu perlu dimaknai sebagai upaya pengakuan dan penghormatan warisan tradisi, kekhususan, dan kebudayaan keraton dalam konteks demokrasi yang sedang kita konsolidasikan dewasa ini," jelas alumni UGM tersebut.

Penggarapan RUU Keistimewaan DIY molor dari target yang seharusnya sudah rampung dalam 100 hari pemerintahan SBY.  Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X pernah mengusulkan referendum  terkait klausul Gubernur DIY ditetapkan atau dipilih langsung, karena RUU itu sangat berlarut-larut. Referendum bisa jadi salah satu alternatif jika belum ada kata sepakat mengenai poin substansial dalam pembahasan RUU Keistimewaan DIY itu.

(vit/nrl)