Golkar Rugi Jika Keluar dari Koalisi

Jakarta - Isu Golkar keluar koalisi atau gertakan Partai Demokrat (PD) yang mempersilakan Golkar keluar koalisi kerap terdengar. Meski demikian, Golkar memastikan kesetiaannya mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga akhir. Jika keluar koalisi, Golkar dinilai menuai rugi.

"Bagi Golkar, rugi kalau keluar karena tidak merasakan keuntungan politik. Bohong kalau mau keluar. Golkar tidak ada tradisi berada di luar kekuasaan," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (29/11/2010).

Menurutnya, sedari awal Golkar memang seharusnya berada di luar kekuasaan. Namun Golkar memutuskan untuk berada di dalam koalisi, sehingga secara etika Golkar tidak cantik.

"Mau masuk atau keluar dari koalisi, mau mesra atau tidak itu sah-sah saja. Dalam politik tidak ada kawan dan lawan sejati, karena yang ada kepentingan," lanjut Iberamsjah.

Dia berpendapat, Demokrat sudah mulai geram dengan Golkar, karena ada perilaku kader Golkar yang menunjukkan ketidaksepahaman dengan Demokrat. Sebaliknya, Golkar sebenarnya juga menyimpan rasa yang berbeda.

"Golkar sendiri merasa Demokrat sudah mulai merekayasa kasus Ical (Aburizal Bakrie) yang mengemplang pajak. Istilahnya sebenarnya ada perang dingin," sambung Iberamsjah.

Demokrat yang beberapa kali menggertak Golkar, kalau mau keluar koalisi dipersilakan, karena mereka tengah dekat dengan PDIP, merupakan hal yang lumrah. Hal itu biasa terjadi di dunia politik, sebagai art of the politic. "Tinggal mana yang lebih tahan uratnya dalam perang urat syaraf," ucapnya.

Sedangkan PDIP, di dalam atau di luar koalisi dinilainya sama saja. Sebab suara PDIP tidak signifikan. Iberamsjah bependapat Taufiq Kiemas lebih cerdas dibandingkan Megawati Soekarnoputri.

"Dalam pengertian lebih pragmatis. Buat apa di luar kekuasaan dan tidak menikmati apa-apa. Mengapa jadi menderita sendiri. Menjauhi kekuatan saya rasa salah," tuturnya.

Diperkirakan dia, pada 2014 nanti PDIP akan mendapat suara lebih kecil. Hal ini dikarenakan sekarang semakin banyak masyarakat yang tidak percaya pada parpol. Masyarakat sudah terlanjur jenuh.

"Dari survei hanya sekitar 17 persen yang percaya parpol. Nantinya semakin sedikit yang memilih. Nggak usah berkhayal nanti di Pemilu 2014 akan meraup suara 30 persenlah parpol-parpol itu. Itu cuma khayalan, seperti pungguk merindukan bulan," tutup Iberamsjah.

(vit/nrl)