Anggota BK DPR yang Baru Wajib Punya Integritas

Jakarta - Perombakan total Badan Kehormatan (BK) DPR dinilai sebagai solusi yang pas untuk mengakhiri konflik di badan itu. Namun langkah ke depan perlu dipikirkan, siapa yang pantas untuk menduduki jabatan anggota BK. Pastinya diharapkan, anggota DPR memiliki integritas.

"Wajah baru di BK ini kita harapkan memiliki integritas," kata Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri, di Jakarta, Senin (29/11/2010).

Dia menjelaskan, sebenarnya perombakan total dengan mengganti semua anggota BK disebut adalah langkah komperhensif untuk menyudahi konflik antar sesama anggotanya, dan untuk mempermulus langkah ke depannya.

"Ini juga karena anggota BK ada yang dilaporkan terkait ke Turki. Nah, yang diadukan tidak mungkin terlibat dalam laporan itu, karena akan rentan dengan konflik kepentingan. Perombakan total akan menghilangkan potensi konflik," tambahnya.

Selama ini, konflik yang muncul antar sesama anggota BK juga berimbas pada penanganan aduan yang relatif berjalan lamban. Penyelesaian hukum acara dan kode etik banyak yang terbengkalai.

"Yang utama selain berintegritas, anggota BK yang baru harus memiliki pengalaman dan disegani anggota yang lain agar bisa melakukan mediasi. Juga tidak mudah disulut konflik, justru mudah mengelola konflik," urainya.

Bagaimanapun, harapan besar ada pada BK DPR untuk menegakkan kode etik wakil rakyat. "Ini merupakan tuntutan publik," tutupnya.

(ndr/fay)