"Kalau itu kerja sampingan mereka wajar-wajar saja. Itu side job anggota DPR yang tidak boleh kita larang," ujar Wakil Ketum PD, Max Sopacua, kepada detikcom, Senin (29/11/2010).
Menurut Max, harus dipisahkan kewajiban dan hak anggota DPR. Sekalipun kepergian BK DPR ke Yunani untuk studi banding etika, Max tak masalah kalau sebagian anggota BK berbisnis di sana sepanjang dilaporkan secara transparan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal senada disampaikan Ketua FPD DPR, M Jafar Hafsah. Jafar menilai kepergian rombongan BK ke Yunani sudah sesuai prosedur.
"Raker FPD kemarin juga membahas tentang persoalan kedewana, berkaitan dengan kunjungan keluar negeri sikap FPD sudah jelas dan tegas, bahwa kunker luar negeri penting dan diperlukan selama itu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang output kedewanan," papar Jafar.
Oleh karena itu, sekalipun fraksi lain mendukung perombakan total BK DPR, FPD belum berpikir ke sana. FPD DPR akan menunggu laporan resmi dari anggotanya sebelum mengambil keputusan penting tersebut.
"Kunker luar negeri, termasuk yang saat ini sedang santer yaitu anggota FPD yang tergabung di BK, kami selaku pimpinan sedang menunggu laporan hasil kegiatan mereka. Laporan ini akan dibahas di rapat pimpinan FPD minggu depan, termasuk penyikapan atas perkembangan di BK," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir berharap kepergian anggota BK DPR ke Turki di tengah kunjungan kerja ke Yunani tidak terus dipermasalahkan. Nudirman merasa sudah berhasil menambah devisa dengan menggaet 17 pembeli furnitur Indonesia.
(van/did)










































