.webp)
"Saya berharap pada bulan Desember RUU tersebut benar-benar sudah diajukan ke DPR sehingga kemudian Komisi II bisa segera membuat Pansus RUU Desa dan
kami bisa secepatnya membahas hal tersebut dengan mengakomodasi aspirasi-aspirasi yang ada," kata Budiman kepada detikcom, Sabtu (27/11/2010).
Budiman mengatakan, pembahasan RUU Desa pada tahun ini sudah menjadi kesepakatan sidang paripurna DPR setelah sekitar 42 ribu kepala desa
se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) berdemonstrasi 22 Februari lalu.
"Mereka menuntut agar RUU Desa dibahas masuk Prolegnas 2010," kata Budiman yang juga pembina utama Parade Nusantara ini.
Budiman mengatakan, ia juga sudah berdialog dengan para kepala desa di sekitar 39 Kabupaten sejak mereka berdemonstrasi 22 Februari lalu. Rata-rata, kata Budiman, para kepala desa menuntut agar ada anggaran khusus untuk desa dalam APBN.
"Aspirasi-aspirasi tersebut saya serap baik sebagai anggota Komisi II DPR," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan pemerintah sedang menggodok draf RUU Desa. Ia menilai pada hakikatnya desa itu harus kembali pada prinsip-prinsip pemerintahan efektif dan efisien. Tidak diperkenankan RUU ini nantinya hanya untuk kepentingan politik kelompok tertentu saja.
"Tidak karena muatan-muatan politik tertentu, kita telaah secara mendalam supaya apa yang paling tepat dalam UU tentang desa ini," tutup SBY.
(lrn/lrn)
