Pemprov Jateng Bangun 366 Shelter untuk Korban Merapi

Pemprov Jateng Bangun 366 Shelter untuk Korban Merapi

- detikNews
Jumat, 26 Nov 2010 19:58 WIB
Pemprov Jateng Bangun 366 Shelter untuk Korban Merapi
Magelang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai pembangunan 366 unit shelter atau hunian sementara bagi warga korban bencana erupsi Merapi yang rumahnya rusak dan tak bisa dihuni lagi. Hunian itu tersebar di tiga Kabupaten di Magelang.

Hunian itu sebanyak 111 unit berlokasi di Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Boyolali, 88 unit di Desa Paras, Kecamatan Cepogo dan Klaten sebanyak 167 unit di Desa Kepurun, Kecamatan Manisrenggo.

“Pembangunan hunian sementara itu dibiayai oleh dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada pun penanggung jawab pengerjaannya diserahkan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah,” tegas Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Bibit Waluyo dalam acara peresmian dimulainya pembangunan huntara (hunian sementara-red) di Desa Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah Jumat(26/11/2010) sore tadi.

Bibit menyatakan, masing-masing unit hunian itu memiliki luas 28 meter persegi dengan rangka dan dinding terbuat dari bambu serta atap dari seng. Di dalamnya terdapat tiga ruang dan ruang serbaguna yang difungsikan sebagai ruang tamu, ruang tidur dan dapur.

Bibit menyampaikan, pemerintah akan menambah jumlah huntara jika ternyata masih banyak korban Merapi yang membutuhkan. “Mudah-mudahan bisa bertahan hingga satu atau dua tahun,” tegas Bibit.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Tamzil, mengatakan, jumlah huntara bagi korban Merapi yang dibangun sesuai dengan jumlah rumah warga yang rumahnya rusak dan tak bisa dihuni lagi.

“Baik di Magelang, Boyolali dan Klaten. Sudah sesuai jumlah dan hasil hitungan,” tegas Tamzil.

Tamzil menyatakan, pembangunan huntara di tiga Kabupaten itu direncanakan akan rampung selama tiga Minggu. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 4,7 miliar untuk pembangunan tersebut.
 
“Masing-masing unit dibangun dengan biaya sebesar Rp 6,5 juta dengan fasilitas listrik dan air bersih dan kami masih melakukan kajian tentang pembebanan biaya tagihan listrik dan air di hunian itu. Apa mereka (warga yang menghuni-red) harus bayar atau gratis?” tegas Tamzil.


(lrn/lrn)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads