Golkar: Busyro Bukan Pilihan Koalisi

Jakarta - Partai Golkar menyimpan sakit hati kekalahan voting pemilihan pimpinan KPK. Sampai saat ini Golkar meyakini Busyro Muqoddas bukanlah Ketua KPK pilihan koalisi, dalam hal ini Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

"Pak Busyro bukan Ketua KPK pilihan koalisi karena ada beberapa anggota koalisi yang tidak memilih beliau, minimal kami," ujar anggota Komisi III DPR dari FPG, Nudirman Munir, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Pernyataan ini adalah buah kekecewaan Golkar yang kalah melawan koalisi setelah ngotot agar pimpinan hingga ketua KPK dipilih secara voting. Partai Golkar juga memprotes ikutnya Bibit dan Chandra dalam pemilihan Ketua KPK.

Nudirman berharap partai koalisi memahami sikap Golkar. Sebab, setgab koalisi memang tidak diharuskan memiliki pandangan yang sama dalam berbagai hal.

"Jangan dibilang kami tidak punya komitmen. Ini persoalan penegakan hukum," imbuh Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR yang tengah diproses di BK DPR karena pelesiran ke Turki ini.

Nudirman menuturkan, partainya meragukan keberanian Busyro mengusut kasus
korupsi. Namun, dia masih menyimpan harapan agar pimpinan KPK yang lain dapat mendorong penuntasan kasus korupsi.

"Kalau kita sudah tidak punya harapan gimana, semoga bisa menuntaskan kasus
rekening gendut," harap Nudirman.

Sebelumnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi terpecah saat pemilihan pimpinan KPK. Terjadi perdebatan panjang antara anggota Setgab koalisi, PD, Golkar, dan PKS.

Perdebatan panjang di rangkaian pemilihan pimpinan KPK tersebut  bermula saat Golkar, PKS, dan PD terlebih dahulu berbeda pendapat dalam rapat Setgab. Golkar dan PKS belum sepakat dengan dorongan PD yang lebih mendukung Busyro Muqoddas (BM) untuk menjadi  pimpinan sekaligus ketua KPK daripada Bambang Widjojanto (BW).

"Soal Golkar-PKS, memang pada saat rapat setgab 8 November lalu  sudah terjadi perbedaan diametral antara ketua harian setgab yang juga Ketum Golkar dengan Sekretaris setgab dari FPD, Syarif Hasan," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy.

Perdebatan pendapat ini kemudian berkepanjangan. Akhirnya perpecahan setgab
koalisi nampak sekali dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Golkar dan PKS
berulangkali ngotot agar dilakukan voting dalam setiap tahap baik pemilihan
pimpinan maupun ketika mengerucut pada pemilihan ketua KPK.

"Karenanya, pada saat itu memang tidak bisa dicapai kesepakatan tunggal dan
kesepakatan ditunda sampai pemilihan Ketua KPK. Ternyata sampai H-1 kesepakatan itu tidak bisa juga tercapai, maka dipilihlah voting," beber Romi

(van/gun)