PPP: Golkar & PKS Tolak Busyro Karena Kepentingan Pribadi

Jakarta - Wasekjen PPP M Rohamurmuzy berpendapat, Golkar dan PKS tidak menjagokan Busyro Muqoddas menjadi Ketua KPK karena memiliki kepentingan pribadi. Dua partai itu juga tidak bisa berkoordinasi dengan Busyro.

"Saya melihat bahwa self interest Golkar vs PD dalam kaitan dengan pemilihan Busyro Muqoddas (BM) dan Bambang Widjojanto (BW) cukup kental dan bersifat diametral. Mungkin  Golkar merasa kurang bisa koordinasi dengan BM, mengingat adanya beberapa kader Golkar bermasalah di KPK begitu juga PKS," papar Romi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Terkait PKS, Romi melihat adanya kekecewaan PKS terhadap dorongan penarikan kasus Misbakhun sehingga akhirnya PKS dan Golkar menilai Busyro menjadi ketua KPK pilihan pemerintah.

"Kasus Misbakhun menjadi benchmark bahwa penegak hukum mungkin dinilai lebih mengabdi kepada kepentingan pemerintah dalam hal ini PD ketimbang kepentingan keadilan itu sendiri sehingga  menjadi penting untuk memilih figur yang berbeda dengan PD," kata Romi.

PPP, menurut Romi, memilih jalur netral. PPP hanya berharap KPK menjadi penegak hukum yang independen, siapa pun pimpinanya.

"Bagi kami di PPP, kami meyakini soal pilihan siapa terkait KPK atau lainnya, adalah tidak berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Karena orang yang bermasalah secara hukum, bukan karena afiliasi politiknya, melainkan karena tindakan pribadinya," kata Romi.

Sebelumnya diberitakan Sekretariat gabungan (Setgab) koalisi terpecah belah dalam  pemilihan pimpinan KPK. Terjadi perdebatan panjang antara anggota Setgab Koalisi, PD, Golkar, dan PKS.

Perdebatan panjang di rangkaian pemilihan pimpinan KPK tersebut  bermula saat Golkar, PKS, dan PD terlebih dahulu berbeda pendapat dalam rapat Setgab. Golkar dan PKS belum sepakat dengan dorongan PD yang lebih mendukung Busyro untuk menjadi  pimpinan sekaligus ketua KPK daripada Bambang.

"Soal Golkar-PKS, memang pada saat rapat Setgab 8 November lalu  sudah terjadi perbedaan diametral antara ketua harian Setgab yang juga Ketum Golkar dengan Sekretaris Setgab dari FPD, Syarif Hasan," ujar Romi.

Perdebatan pendapat ini kemudian berkepanjangan. Akhirnya perpecahan Setgab Koalisi nampak sekali dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Golkar dan PKS berulangkali ngotot agar dilakukan voting dalam setiap tahap baik pemilihan pimpinan maupun ketika mengerucut pada pemilihan ketua KPK.

"Karenanya, pada saat itu memang tidak bisa dicapai kesepakatan tunggal dan kesepakatan ditunda sampai pemilihan Ketua KPK. Ternyata sampai H-1 kesepakatan itu tidak bisa juga tercapai, maka dipilihlah voting," beber Romi.

(van/aan)