Setgab Pecah Saat Pemilihan Ketua KPK

Jakarta - Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi terpecah belah saat pemilihan pimpinan KPK. Terjadi perdebatan panjang antara anggota Setgab koalisi, PD, Golkar, dan PKS.

Perdebatan panjang di rangkaian pemilihan pimpinan KPK itu bermula saat
Golkar, PKS, dan PD terlebih dahulu berbeda pendapat dalam rapat Setgab. Golkar dan PKS belum sepakat dengan dorongan PD yang lebih mendukung Busyro Muqoddas (BM) untuk menjadi pimpinan sekaligus ketua KPK daripada Bambang Widjojanto (BW).

"Soal Golkar-PKS, memang pada saat rapat Setgab 8 November lalu sudah terjadi perbedaan diametral antara Ketua Harian Setgab yang juga Ketum Golkar dengan Sekretaris Setgab dari FPD, Syarif Hasan," ungkap sekretaris fraksi FPPP DPR, Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/11/2010).

Perdebatan pendapat ini kemudian berkepanjangan. Akhirnya perpecahan Setgab
koalisi nampak sekali dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Golkar dan PKS
berulangkali ngotot agar dilakukan voting dalam setiap tahap baik pemilihan
pimpinan maupun ketika mengerucut pada pemilihan Ketua KPK.

"Karenanya, pada saat itu memang tidak bisa dicapai kesepakatan tunggal dan
kesepakatan ditunda sampai pemilihan Ketua KPK. Ternyata sampai H-1 kesepakatan itu tidak bisa juga tercapai, maka dipilihlah voting," beber Romi.

Namun demikian hal tersebut dianggap Romi wajar. Sebab, Presiden SBY juga tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat sesama koalisi.

"Terakhir, adalah SBY sendiri yang menyatakan ketika awal pembentukan Setgab, bahwa tidak mesti pilihan anggota setgab itu selalu sama untuk segala hal. Jadi perbedaan itu, adalah hal yang wajar," ujar Romi.

Sebelumnya, proses pemilihan pimpinan KPK dilakukan secara voting dengan kemenangan Busyro Muqoddas. Busyro kemudian terpilih menjadi pimpinan KPK melalui voting mengalahkan Bibit S Rianto dan M Jasin. Dua pimpinan KPK lainnya tidak mendapat suara sama sekali dari Komisi III DPR.

Setgab koalisi sendiri sempat pecah dalam penetapan keanggotaan KPU dalam pembahasan UU Penyelenggara Pemilu. Akhirnya PD dan PAN kalah dalam voting dengan hasil akhir kesepakatan diperbolehkan keanggotaan KPU dari perwakilan parpol.

(van/gun)