PPP: Evaluasi Kabinet Harus Menyeluruh

Jakarta - Wacana reshuffle kabinet kembali dimunculkan oleh Partai Demokrat. Presiden diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet, agar reshuffle kabinet tidak terkesan hanya untuk menyingkirkan partai Golkar.

"Evaluasi harus menyeluruh, jangan orang-seorang. Nanti dikira tendensius," ujar Wasekjen PPP, M Romahurmuzy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Hal ini disampaikan Romi mengomentari dorongan reshuffle kabinet yang diarahkan oleh PD untuk mengganti sejumlah menteri dari Golkar dengan menteri dari PDIP.

Menurut Romi, evaluasi kabinet tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik semata. Romi mencontohkan, lemahnya kinerja Menakertrans dalam hal perlindungan kepada TKI harus dipandang lebih jauh sebelum dilakukan reshuffle kabinet.

"Perlu dicek dulu, persoalan yang terjadi, ranah kewenangan Menaker atau BNP2TKI, atau malah keduanya, jangan sampai salah alamat," ujar Romi.

Romi menuturkan hal ini sebab sebelumnya Ketua FPD DPR M Jafar Hafsah menyinggung evaluasi Menakertrans saat membicarakan gunjingan reshuffle kabinet yang makin kuat. Jafar menyarankan Menakertrans agar bekerja lebih giat kalau mau aman.

Sebelumnya diberitakan Jubir PD Ruhut Sitompul juga menuturkan ancaman reshuffle kabinet kepada menteri dari Golkar untuk digantikan kader PDIP. Ruhut menilai Golkar terlalu kritis sebagai oposisi.

Sementara itu Golkar langsung menantang kalau memang mau diadakan reshuffle kabinet. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan hal tersebut sambil mengingatkan PD kemungkinan adanya resiko politik dibalik keluarnya Golkar dari kabinet.


(van/her)