PDIP: SBY Punya Hak Prerogatif Menetapkan Menteri

Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden. Siapa pun bisa menjadi menteri jika Presiden menghendaki.

"Presidennya kan Pak SBY, yang punya hak prerogatif menetapkan dan menunjuk jadi menteri," ujar Tjahjo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Hal ini disampaikan Tjahjo mengomentari dorongan PD mengganti menteri dari Golkar dengan kader PDI Perjuangan. Kabarnya, PDI Perjuangan akan mendapat lima menteri dan dua duta besar jika mau bergabung dengan koalisi.

Namun demikian, Tjahjo membantah adanya tawaran tersebut. Menurut Tjahjo hanya Presiden yang berhak menyampaikan hal tersebut kepada PDI Perjuangan.

"Termasuk dubes, bukan Pak Jafar yang ketua FPD yang berhak mengajukan," papar Tjahjo.

Nama Jafar Hafsah muncul sebagai orang pertama yang melempar wacana reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Jafar diisukan telah menggelar pertemuan dengan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas guna menyampaikan tawaran tersebut.

Sebelumnya, Jubir PD Ruhut Sitompul menuturkan adanya rencana Presiden SBY mengganti menteri dari Golkar dengan menteri PDIP. Golkar dianggap terlalu kritis dan membahayakan koalisi.

Senada dengan Ruhut, Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok, membenarkan adanya wacana tersebut. Mubarok bahkan menuturkan adanya sejumlah kader PDI Perjuangan yang ingin menjadi menteri.

Tjahjo tak mau menanggapi adanya sejumlah kader PDI Perjuangan yang ingin menjadi menteri. "Jangan komentar dulu ya," tutupnya.


(van/lrn)