DPR Desak Pemerintah RI Damaikan Korut-Korsel

DPR Desak Pemerintah RI Damaikan Korut-Korsel

- detikNews
Rabu, 24 Nov 2010 11:59 WIB
DPR Desak Pemerintah RI Damaikan Korut-Korsel
Jakarta - DPR mendesak pemerintah menepuh langkah konkret untuk mendamaikan perang Korea Utara-Korea Selatan yang kian memanas. Pemerintah diminta melakukan langkah diplomasi ke kedua negara.

"Karena Indonesia punya hubungan historis yang baik pula dengan kedua negara, saya kira pemerintah bisa memainkan peran diplomasi untuk dapat mendamaikan kedua negara ini. Selain itu yang juga penting, karena banyaknya warga negara Indonesia di Korsel," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Mahfudz kemudian menyarankan agar pemerintah melindung WNI yang berada di kedua negara yang sedang bertikai tersebut. Pemerintah dapat mengambil langkah evakuasi jika kondisi kian memanas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah memang harus mengambil langkah-langkah pengamanan, termasuk
mengevakuasi penduduk Indonesia yang sekarang berada di daerah konflik. Pihak KBRI di sana harus segera mengambil langkah evakuasi karena seberapa pun warga Indonesia di sana harus dilindungi," imbau Mahfudz.

Lebih dari itu, menurut Mahfudz, peperangan kedua negara merugikan kawasan Asia. Peperangan dikhawatirkan mempengaruhi kondisi keamanan Indonesia.

"Yang jelas ini akan memberikan implikasi kawasan yang luas. Jepang dan China sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, karena ini menyangkut isu yang sangat penting, bukan cuma soal konflik perbatasan, tapi juga terkait isu nuklir," papar Mahfudz.

Mahfudz berharap, konflik kedua negara dapat segera diselesaikan agar konflik tidak terus meluas. Sebab jika dibiarkan meluas bisa berkembang menjadi konflik kawasan.

"Memang jika ini tidak dapat diselesaikan segera lewat jalur diplomasi, saya
khawatir ini akan menjadi perang kawasan, bukan hanya Korsel, Jepang pun akan terancam. Rusia, China, Amerika pun punya kepentingan di sini. Jadi ada latar belakang historis yang memungkinkan bahwa ini bisa berkembang jadi konflik kawasan," papar Mahfudz.


(van/lrn)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads