DPR Siapkan Pansus Mafia TKI

Jakarta - Komisi I DPR mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut mafia penyaluran tenaga kerja indonesia (TKI) ke luar negeri. Diharapkan Pansus ini mampu membersihkan jaringan pengiriman TKI.

"Kita akan dorong ke pansus, bisa lintas komisi. Bisnis yang dikelola oleh
begitu banyak PJTKI dan rekruitmen ilegal oleh calo, itu lebih menguasai
ketimbang kebijakan pemerintah," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Langkah ini, kata Mahfudz, diambil mengingat banyaknya keprihatinan terhadap lemahnya perlindungan TKI di luar negeri. Sebelumnya, FPDIP DPR  telah mengeluhkan adanya mafia TKI yang menyalurkan TKI tidak profesional ke luar negeri untuk kepentingannya sendiri.

Dalam pansus tersebut, Mahfudz menuturkan, akan dilakukan penyelidikan
menyeluruh terhadap kelemahan pemerintah dalam hal mekanisme penyaluran TKI ke luar negeri. Diharapkan Pansus akan menemukan jawaban atas kelengahan pemerintah dalam hal perlindungan TKI ke luar negeri.

Pansus nantinya akan memberikan masukan kepada pemerintah dan melakukan pembenahan mekanisme pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah harus mau belajar dari pengalaman demi keamanan TKI di luar negeri.

"Pemerintah tidak boleh tunduk pada kepentingan bisnis PJTKI. Kedua, pemerintah juga jangan kemudian mengambil manfaat dari keberadaan TKI ketika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja. Ini kan tugas negara," papar Mahfudz.

Pemerintah diharapkan mulai merumuskan formula pengiriman TKI agar terjamin
keamanannya. Pengiriman TKI yang tidak berpengalaman tidak perlu dilanjutkan.

"Stop pengiriman TKI sektor informal, pembantu rumah tangga, karena lebih banyak mudhorot-nya ketimbang manfaatnya," imbau Mahfudz.

(van/lrn)