"Kalau sinyal yang dilempar Pak Jafar itu benar maka memperkuat akan adanya
evaluasi kabinet yang berujung pada reshuffle kabinet," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Rabu (24/11/2010).
Priyo menuturkan, jika Presiden SBY memilih reshuffle kabinet, Golkar tidak akan mempermasalahkan. Golkar akan menghargai apapun pilihan Presiden SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
yurisdiksi, itu adalah kewenangan Presiden," papar Priyo.
Demikian kepada partai koalisi, Golkar berharap tidak memaksakan kehendaknya. Terutama jika menterinya dianggap kurang layak oleh Presiden SBY.
"Koalisi harus menghormati pilihan Presiden karena itu adalah hak prerogatif
Presiden," imbuh Priyo.
Golkar sendiri, menurut Priyo, akan menyikapi pasif adanya reshuffle kabinet. "Partai Golkar tidak akan memaksakan apalagi mengusulkan nama-nama," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua FPD Jafar Hafsah mengaku mendengar kabar akan
adanya reshuffle kabinet. Jafar kemudian menghubungkan kemungkinan adanya
reshuffle kabinet dengan kinerja sejumlah kementerian yang menurun.
Jafar mencontohkan, Menakertrans Muhaimin Iskandar yang kurang serius dalam
menangani perlindungan TKI di luar negeri. Jafar juga menyinggung perlunya
optimalisasi kinerja Menakertrans dalam pengiriman TKI ke luar negeri.
(van/lrn)











































