.webp)
Informasi yang dihimpun detikcom, Rabu (24/11/2010) diketahui, dua hari yang lalu sudah ada 14 anggota dewan yang berangkat ke Eropa dengan tujuan Swiss dan Belanda. Keberangkatan anggota dewan ini terkesan diam-diam.
Mereka yang berangkat itu berasal dari Fraksi Golkar, PKS, PPP, PAN, PDI Perjuangan, dan Demokrat.
Padahal, rencana keberangkatan ini sudah mendapat penolakan dari petinggi partai mereka masing-masing. Misalnya saja Ketua Umum DPP Golkar Abu Rizal Bakrie dan Ketum PAN Hatta Rajasa sudah mengintruksikan ke setiap fraksinya agar tidak ke luar negeri bila studi banding tersebut tidak ada urgensinya.
"Saya minta bagi fraksi PAN, jika kunjungan itu tidak ada relevansinya secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak berangkat," kata Hatta kepada wartawan di Pekanbaru saat membuka Musda DPW PAN Riau beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Direktur LSM Ruang Publik, Syahnan Arif kepada detikcom menyebutkan masih ada rombongan dewan lainnya yang akan ke Prancis dan sebagian Uni Emirat Arab pada 1 Desember 2010.
"Mereka berangkat ke luar negeri dengan cara bertahap. Keberangkatan mereka tentu menunjukkan sikap egonya yang mengabaikan protes masyarakat," kata Syahnan.
Menurut dia, studi banding yang menjadi dalih pembenaran ke luar negeri ini intinya hanya pelesiran. Apabila sekadar studi banding soal transportasi, hukum dan pertanian sebenarnya tidak perlu ke luar negeri.
"Soal pertanian atau transportasi agaknya bisa belajar di dalam negeri sendiri. Kami melihat, studi banding hanya alasannya saja, intinya tetap saja anggota dewan ingin jalan-jalan," kata Syahnan.
Data yang dihimpun Ruang Publik menyebut, dana yang dipergunakan masing-masing anggota dewan minimal Rp 65 juta per orangnya. Di perkirakan dari 55 anggota yang ada, lebih separuh sudah menyatakan kesiapannya ke luar negeri.
"Program pelesiran yang dikemas studi banding ini sudah berjalan sejak dulu. Coba kita lihat sekarang, apa hasil dari studi banding dari anggota dewan sebelumnya. Sampai sekarang implementasinya juga tidak jelas," kata Syahnan.
Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus kepada wartawan membenarkan soal kunjungan kerja ke Eropa tersebut. Ia meminta masyarakat tidak berpikiran apriori atas studi banding keluar negeri tersebut.
Studi banding dilakukan untuk peningkatan wawasan anggota dewan. Kunjungan kerja itu berlangsung 20 sampai dengan 29 November tujuan Eropa.
"Saya berharap masyarakat jangan berfikir negatif dulu atas studi banding tersebut. Walaupun terkesan hanya jalan-jalan, kesan itu nantinya akan kita tepis lewat evaluasi dari laporan mereka yang berangkat dalam rapat Bamus DPRD Riau," kata Johar.
(cha/aan)
