Demokrat Tolak Pembentukan Pansus Selidiki IPO KS

Jakarta - Partai Demokrat menilai usulan pembentukan pansus DPR untuk menyelidiki Initial Public Offering (IPO) Krakatau Steel tidak perlu. PD berkeyakinan semua penjualan saham perdana KS sudah sesuai dengan mekanisme.

"Kita tidak perlu membawa kasus ini ke Pansus, cukup sampai pada Panja, yakni Panja gabungan antara Komisi VI dan XI saja. Karena dua komisi ini yang paham masalah ekonomi. Komisi III tak perlu," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR dari FPD, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Rabu (24/11/2010).

Menurut Achsanul, setiap jenjang IPO KS sudah melewati tahapan yang semestinya. PD tidak melihat adanya pelanggaran dalam IPO KS.

"Lagi pula, penetapan harga Rp 850 tidak ada masalah karena Bapepam dan pihak Krakatau Steel sudah melakukan kerjanya sesuai prosedur. Tidak ada yang dilanggar," papar Achsanul.

Mengenai audit investigasi oleh BPK, dirasa Achsanul diperlukan untuk menjamin transparansi. Namun BPK hanya perlu bekerjasama dengan panja gabungan DPR.

"Sejauh ini, belum ada audit dari BPK. Kalau pun ada audit BPK, panja gabungan akan lebih baik dari pansus. Pansus itu merepotkan kerja dewan saja," paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua FPD DPR, Muhammad Jafar Hafsah. Jafar menilai menteri BUMN yang dituding melakukan pelanggaran justru sudah sesuai tugas dan kewenangannya.

"Menteri BUMN sudah tepat dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan," papar Jafar.

Sebelumnya diberitakan dorongan pembentukan pansus IPO KS makin gencar karena adanya isu kepentingan politik bermain di balik IPO KS. Sejumlah politisi termasuk politisi Senayan diduga membeli saham KS dengan harga sangat murah. Hingga kini saham KS terus mengalami peningkatan di bursa saham.

(van/lrn)