Ketua FPD DPR Cium Aroma Reshuffle Kabinet

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR M Jafar Hafsah mendengar kabar santer akan adanya reshuffle kabinet. Kabar itu makin santer seiring kegagalan Kemenakertrans menjamin perlindungan TKI di luar negeri.

"Jadi menteri pembantunya Presiden, jadi Presiden yang tentukan. Kita dengar kabar akan diadakan (reshuffle kabinet).  Evaluasi satu tahun tunjukan perkembangan kerja kabinet," ujar Jafar menjawab pertanyaan wartawan seputar isu reshuffle kabinet, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2010).

Menurut Jafar, Presiden selalu memantau kinerja menterinya. Evaluasi terus dilakukan guna memantapkan kinerja para menterinya.

"Nah kementerian itu kan sektor, bagaimana evaluasinya ya dari perform. Dapat saja Presiden adakan penyesuaian atau semacam penyusunan untuk timnya," terang Jafar.

Namun demikian menurut Jafar, partai koalisi sekalipun tidak tahu menteri apa yang akan direshuffle. Lebih-lebih semua pihak harus menghargai hak prerogatif Presiden.

"Ada sinyal kuat, selalu ada. Itu bagian dari sistem manajemen, dan ada dasarnya untuk melakukan itu. Sekali lagi, selalu dikaitkan dengan timing, satu tahun, menjaga kekompakan ya salah satunya penyesuaian reshuffle," papar Jafar.

Jafar kemudian menghubungkan santernya isu reshuffle dengan kinerja Menakertrans Muhaimin Iskandar. Saat ini perlindungan terhadap TKI tengah jadi sorotan.

"Yang hangat sekarang ini pembicarannya ya kasus TKI, itu harus ada perbaikan sistem," kata Jafar.

Jafar berharap Menakertrans serius mengurus perlindungan terhadap TKI. Diharapkan kematian Kikim dan penganiayaan kepada Sumiati tak terulang.

"Harus ada pembenahan mekanisme pengiriman TKI, kontrol BNP2TKI dan Menakertrans harus ditingkatkan," tandasnya.

(van/gun)