Senator di Senayan Minta Presiden Turun Langsung Tangani Kasus TKI

Jakarta - Peristiwa penyiksaan dan meninggalnya TKI di Arab Saudi lagi-lagi terjadi. Insiden ini terus berulang. Hal ini dinilai berujung pangkal karena tidak adanya posisi tawar yang kuat bagi pekerja Indonesia. Untuk itu Presiden diminta turun tangan langsung menangani kasus-kasus TKI.

"Menurut saya presiden harus turun tangan langsung berbicara kepada raja arab," ujar Wakil Ketua DPD, Laode Ida, di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2010).

Selaku anggota DPD, yang juga kerap disamakan dengan senator, Laode meminta agar pemerintah Indonesia bisa seperti Filipina yang memiliki nilai tawar kepada negera yang memakai pekerjanya. Sehingga apabila ada warganya yang bekerja di Arab dan mengalami penyiksaan maka Presiden Filipina dapat langsung memprotes.

"Posisi tawar bangsa kita rendah. Beda dengan Filipina, satu warganya disiksa pemerintahnya langsung turun. Kalau di kita didiamkan saja," imbuh Laode.

Apa ini berarti Menakertrasn Muhaimin Iskandar tidak maksimal kerjanya? "Muhaimin membantu Presiden lah. Kan dia pembantu presiden. Kalau direshufle tergantung presiden lah," elak Laode.

Sementara itu, Ketua Komite III DPD RI, Istifaroh menyatakan pemerintah harus menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Alasannya hal tersebut bertentangan dengan UU 39 tahun 2004.

"Pemerintah harus menutup pengiriman tenaga kerja ke negara yang tidak ada MoU dengan Indonesia untuk melindungi tenaga kerja," ucap Istifaroh.

(ddt/ndr)