Diduga Banyak Oknum Aparat Terlibat, KPK Harus Tangani Kasus Gayus

Jakarta - Diduga Banyak Oknum Aparat Terlibat, KPK Harus Tangani Kasus Gayus

Fakta dalam persidangan kasus Gayus Tambunan, makin mengungkapkan adanya jaringan oknum aparat penegak hukum yang terlibat mafia hukum. Maka cukup alasan bagi KPK untuk mengambil alih proses hukum kasus itu dari Polri dan Kejaksaan.

"Itu sudah sangat urgent sebab kasus ini diduga melibatkan aktor penegak hukum yang juga berfungsi sebagai penyidik," kata Yunarto Wijaya, pengamat dari Charta Politica, Minggu (21/11/2010).

Meski sejauh ini digolongkan sebagai pidana umum, menurut Toto -panggilan Yunarto- KPK tetap memiliki landasan hukum untuk mengambil alih segala proses hukum kasus kasus tersebut. Yaitu pasal 9 butir (d) dan (f) UU KPK yang menyebut KPK bisa mengambil alih penanganan suatu kasus apabila di dalamnya terdapat tindak korupsi.

Berikut bunyi lengkap aturan dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 9
Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan  secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita tahu bahwa kasus ini berhubungan dengan kerugian negara yang tidak kecil dan karenanya harus diselesaikan secara tuntas," tegas Toto.

Wacana agar KPK mengambil alih penanganan kasus Gayus Tambunan dari Polri dan Kejaksaan, telah satu pekan terakhir disuarakan oleh pemerhati masalah hukum. Belakangan ICW mengumumkan 10 kejanggalan yang sekaligus alasan tentang betapa penting penuntasan kasus tesebut oleh KPK.

(lh/anw)