.webp)
"Kita akan mengagendakan rapat pimpinan, bila perlu kita akan mengirim tim khusus untuk melihat kondisi Sumiati," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/11/2010).
Menurut Marzuki, tim yang akan dibentuk akan memantau TKI di Arab Saudi. Marzuki berharap TKI mau berbagi keluhan kepada DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Marzuki Alie meminta pemerintah membuat MoU dengan pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan kepada Arab Saudi. Jika MoU tidak disepakati, pemerintah didesak menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri.
"Harus dengan perjanjian dengan pemerintah Arab Saudi dalam bentuk MoU dalam melakukan pengawasan dan perlindungan TKI. Kalau pemerintah Arab Saudi tidak mau menandatangani Mou ya bila perlu moratorium (pemberhentian). Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini diinjak-injak," ujar Marzuki.
Dalam MoU tersebut, menurut Marzuki, harus diatur skema perlindungan TKI selama berada di luar negeri. Hal tersebut dianggap Marzuki sebagai langkah paling konkret yang harus diambil pemerintah saat ini.
"Artinya harus ada pengawasan apakah dari pemerintah Indonesia tentu bersinergi dengan pemerintah Arab Saudi. Kalau ini efektif tidak akan terjadi lagi kasus seperti Sumiati," papar Marzuki.
Namun, jika pemerintah Arab Saudi menolak menandatangani MoU tersebut, pemerintah diminta mempertimbangkan mengubah tujuan pengiriman TKI. Sejumlah negara yang memiliki reputasi bagus sebagai penerima TKI layak dipertimbangkan.
"Dunia ini banyak lowongan kerja. Hongkong perlu banyak sekali, Taiwan banyak sekali. Gajinya luar biasa di Hongkong,"ujar Marzuki.
(van/nwk)
