Berkunjunglah ke Riau dengan menggunakan jalur darat. Maka kita akan melihat perbedaan mencolok antara jalan nasional di provinsi tetangga dengan Riau yang dikenal daerah terkaya di Sumatera. Selakipun dijuluki lumbungnya minyak nasional, namun kondisi jalan nasional tidak terawat.
Malah semacam ada sindiran terhadap kondisi jalan yang menghubungkan ke Sumut, Jambi dan Sumatera Barat itu yang rusak parah. Sentilan itu menyebut, bila para penumpang bus yang datang dari luar Riau akan terbangun sendiri begitu memasuki daerah penghasil Migas ini. Terbangunnya para penumpang bus, tidak lain karena kondisi jalan yang banyak berlubang yang menyebabkan guncangan keras di dalam kendaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan detik di lapangan misalnya, kondisi jalan nasional yang rusak ada di beberapa titik. Misalkan di jalan nasional di Duri Kabupaten Bengkalis. Di daerah ini perbaikan jalan nasional yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih tidak kunjung kelar. Ada sekitar 20 km perbaikan jalan ini seakan terbengkalai. Jalan yang di bangun beton itu belum tuntas, ujung-ujung besi di kiri badan jalan masih menjorok keluar. Jika sopir tidak hati-hati, ban kendaraan bisa jebol dibuatnya.
Ini belum lagi kondisi jalan yang berlubang sangat dalam menuju Dumai. Ada puluhan kilometer menuju kota industri itu sering terjadi antrean panjang. Ini karena sejumlah truk harus berjalan lambat di atas jalan yang penuh lubang tajam itu.
"Saban hari ada ribuan kendaraan jenis truk dan belum lagi kendaraan pribadi yang menuju kota Dumai. Namun jalan nasional di tempat kami mengalami rusak parah. Kondisi ini yang membuat jalur tranportasi sering terhambat karena kendaraan sering terjebak di jalan yang rusak," kata Walikota Dumai, Khairul Anwar.
Kondisi jalan nasional yang rusak parah ini juga diakui Gubernur Riau, Rusli Zainal. Diperkirakan sekitar 100 kilometer dari 1226 KM jalan nasional di Provinsi Riau mengalami kerusakan. Kerusakan ini diperkirakan akan berlangsung lama mengingat anggaran perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dari pemerintah pusat hanya Rp 600 miliar.
"Untuk perbaikan 100 km itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Satu sisi anggaran yang ditrunkan pemerintah pusat masih jauh dari kebutuhan," kata Rusli.
(djo/djo)











































