Kemlu Kaji Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengkaji moratorium (jeda) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Jangan sampai moratorium menimbulkan masalah TKI ilegal.

"Umumnya pekerja kita di luar negeri tidak menghadapi permasalahan, namun ada kasus seperti ini. Kita harus sangat peduli dan memberi perlindungan, bagaimana ke depan apa langkah yang diambil secara morotarium atau langkah lainnya tentu harus kita kaji dengan seksama," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di Gedung Kemlu, Jl Pejambon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2010).

"Karena penetapan suatu morotarium tidak bisa di-enforce dan tidak bisa dilaksanakan justru akan menciptakan satu kategori WN kita di luar negeri yang sifatnya tidak sah. Itu kan menimbulkan masalah tersendiri. Kita akan terus kelola bagaimana sikap kita," jelas Marty.

Marty menggarisbawahi, masalah penyiksaan TKI ini bukan masalah antar negara. Karena Arab Saudi pun sudah menyatakan secara terbuka dan tegas mengumumkan sikapnya mengutuk perbuatan majikan Sumiati.

"Karena selama ini pemerintah Arab Saudi umumnya tidak pernah memberikan komentar soal kasus-kasus yang menimpa tenaga kerja asing namun atas desakan Pemerintah RI, Pemerintah Arab mengeluarkan pernyataan secara keras mengutuk dan mengecam apa yang terjadi pada Sumiati," tutur Marty.

Marty yakin, Pemerintah Arab Saudi juga menyatakan hal serupa terhadap kasus yang menimpa Kikim Komalasari, TKW yang jenazahnya dibuang ke tong sampah umum. "Menyikapi ini tinggal bagaimana kedua negara menyelesaikan proses hukumnya dan ke depan bagaimana menyikapinya. Kita tidak ingin hanya menyikapi satu masalah ketika telah terjadi. Kita juga harus mencegahnya," tandas Marty.

(rdf/nwk)