Lindungi TKI di LN, Pemerintah Perlu Gandeng Unsur Lokal

Jakarta - Pemerintah dapat bekerjasama dengan unsur lokal dalam usaha memberi pelindungan kepada TKI di luar negeri. Seperti LSM dan media massa untuk melakukan edukasi bagi para majikan agar tidak bertindak biadab.

Demikian saran Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional FHUI, mengenai prosedur baru untuk memberi perlindungan kepada TKI di luar negeri. Saran tersebut dia sampaikan melalui surat elektronik, Jumat (19/11/2010).

"Manfaatkan segala saluran, termasuk media dan LSM setempat untuk memberi edukasi agar majikan tidak bertindak biadab atau di luar batas kemanusiaan terhadap para TKI," kata Hikmahanto.

Menurutnya, meningkatkan fungsi perlindungan merupakan bagian tugas pokok Kedubes dan Konsulat Jenderal. Peningkatan fungsi tersebut tidak melulu harus diikuti peningkatan anggaran bagi masing-masing pos perwakilan di luar negeri, melainkan dengan menegaskan kembali intruksi yang sebenarnya sudah ada dalam pelayanan bagi TKI.

1. Mengintensifkan registrasi para TKI tanpa TKI harus takut dikenai pungutan liar.
2. Mensosialisasikan hak-hak TKI selama mereka bekerja di negara tujuan dan memberi kontak perwakilan bila mereka mengalami kesulitan.
3. Pro aktif mendeteksi secara dini para TKI yang mendapatkan kesulitan dan tidak berprasangka buruk bahwa TKI-lah yang berulah.
4. Responsif bila ada TKI yang dianiaya dalam memberi bantuan dan memastikan agar pelaku  penganiaya dilakukan proses hukum.


(lh/nrl)