"Tak ada pemerintahan di Burma yang bisa dianggap demokratis atau sah tanpa partisipasi Aung San Suu Kyi, National League for Democracy (partai oposisi yang dipimpin Suu Kyi-red), dan etnis kebangsaan," demikian pernyataan anggota DPR AS dalam resolusi simbolis mengenai pemilu Myanmar seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (19/11/2010).
Resolusi tersebut mengutuk tindakan junta berkuasa Myanmar yang ilegal, sepihak dan tidak demokratis serta menuding mereka mengkonsolidasikan kekuatan mereka dengan 'pemilu yang cacat'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 7 November lalu, Myanmar menggelar pemilu yang pertama dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Pemilu tersebut banyak disorot dan dikritik oleh para pengamat internasional. Bahkan Presiden AS barack Obama menyebut "rezim bangkrut" di Myanmar telah mencuri pemilu tersebut.
Resolusi tersebut juga mendesak junta militer untuk segera memulai transisi ke pemerintahan demokratis dan segera membebaskan mereka yang dianggap tahanan politik. DPR juga mendesak pemerintahan Obama untuk tidak mendukung atau mengakui legitimasi pemilu junta militer.
(ita/nrl)











































