“Relokasi ditempatkan pada tempat yang sama dari asal desa yang sama, sehingga tidak terjadi konflik kalau digabung dengan warga desa yang berbeda,” ujar Direktur Kesiapsiagaan BNPB Wisnu Widjaja dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2010).
Wisnu mengatakan, pihaknya akan mengakomodir kemauan warga yang tidak bersedia direlokasi jauh dari tempat asal mereka. Oleh karena itu, tempat relokasi dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat asal pengungsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun enam lokasi relokasi yang mulai disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini BNPB untuk total 2.348 kepala keluarga, semuanya tetap berada di kawasan lereng Merapi. Hal ini dimaksudkan agar pengungsi tetap merasa 'homy' dengan lingkungan tempat tinggal sementara mereka.
Lahan-lahan relokasi tersebut yakni di Pagerjurang Kepuharjo Cangkringan Sleman (luas s10 ha pada radius 9,3 KM dari puncak Merapi untuk 830 KK), Gondang Wukisari Cangkringan (3 ha radius 10,2 km dari puncak Merapi untuk 265 KK), Banjarsari Cangkringan (7,5 ha radius 11,5KM dari puncak Merapi untuk relokasi 837 KK), Kuwang Argomulyo Cangkringan (seluas 8 ha dan13 km dari Merapi), Ploso Kerep Umbularjo Cangkringan (seluas 3 ha dan 10,1 km dari puncak Merapi tanah tegalan tanaman keras untuk 282 KK).
Untuk membangun shelter atau TPS diperlukan dana Rp 6 juta – Rp 7 juta/unit. Sementara kepala Dinas PU, Perumahan, Energy dan Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rani Syamsinarsi mengatakan, relokasi yang disediakan tersebut adalah tawaran pada masyarakat, kalau warga tidak mau akan ditawarkan lokasi lain.
"Karena kami mempunyai cadangan lokasi yang cukup banyak, sehingga masyarakat akan diajak rembukan, namun yang diprioritaskan adalah yang enam lokasi tersebut, karena tanah juga baik dan subur," terangnya.
(fjr/lrn)











































