Indonesia Bisa Bawa Kasus Sumiati ke Mahkamah Internasional

Jakarta - Bila proses hukum kasus penganiayaan TKI oleh warga Saudi Arabia dinilai lamban, pemerintah Indonesia dapat mengajukannya ke Mahkamah Internasional (MI). Tapi ada banyak hal yang terlebih dahulu harus dipenuhi.

Demikian tanggapan Hikmahanto Juwana, guru besar hukum internasional FHUI, menanggapi wacana membawa kasus Sumiati ke MI. Tanggapan dia sampaikan melalui surat elektronik, Kamis (18/11/2010).

"Kasus Sumiati bisa saja dibawa ke MI apabila pemerintah Saudi Arabia tidak mau menjalankan kewenangannya untuk menjalankan proses hukum terhadap majikan yang menganiaya Sumiati," ujar Hikmahanto.

Berdasar pada lokasi terjadinya perkara, otoritas penyelidikan sampai dengan pengadilan kasus Sumiati ada pada aparat penegak hukum Saudi Arabia. Hukum pidana dan acara pidana terhadap majikan yang jadi pelaku penyiksaan pun harus berdasarkan pada hukum berlaku di Saudi Arabia.

Bila di dalam perjalanannya nanti aparat hukum Saudi Arabia terbukti enggan menjalankan proses hukum terhadap majikan Sumiati, maka kasus itu bisa Indonesia ajukan kepada MI. Tetapi bukan majikan tersangka pelaku tindak penganiayaan yang menjadi bahan sengketanya.

"Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar MI, disebutkan bahwa hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa yang diselesaikan oleh MI. Artinya sengketa bukan pada isu majikan yang menganiaya, tetapi pada keengganan otoritas Saudi melakukan proses hukum," jelas Hikmahanto.

Kendala berikutnya ada pada pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa
negara yang bersengketa harus bersepakat untuk tunduk pada yurisdiksi MI. Maka bila memang pemerintah memutuskan menempuh mekanisme di MI, maka pemerintah Saudi Arabia juga punya keputusan serupa.

"Bila tidak sepakat dengan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa di MI, maka MI akan menyatakan diri tidak berwenang mengananginya," papar pria berkacamata ini.

Di dalam konteks tersebut, maka fungsi pemantauan yang perwakilan Indonesia lakukan sangat penting. Pada saat bersamaan, Pemerintah RI harus aktif mendesak Pemerintah Saudi Arabia agar serius menuntaskan proses hukum kasus penganiayaan tersebut.

"Presiden ataupun Menteri Luar Negeri dalam setiap kali ada pertemuan bilateral dengan Saudi Arabia harus dari waktu ke waktu pertanyakan proses hukum majikan Sumiati," tegas Hikmahanto.


(nwk/lh)