"Coba dikaji dulu, efektif mana, murah mana, pemindahan Ibukota atau penataan kawasan Jabodetabek?," ujar Prijanto di sela-sela Seminar Dampak, Peluang, Tantangan, Harapan Perpindahan Pusat Pemerintahan di Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Barat, Jakarta Barat, Kamis (18/11/2010).
Menurut pria yang akrab disapa Pri ini, bila pemindahan Ibukota dilakukan permasalahan seperti macet dan banjir di Jakarta tetap harus diselesaikan. Pemindahan Ibu Kota tidak semata-mata membuat penataan Jakarta menjadi terhenti.
"Di sisi lain pemindahan Ibu Kota juga perlu membangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, rel kereta api dan lainnya di tempat yang baru. Dipindah ke mana juga belum jelas, ke luar Jawa atau masih dekat Jakarta. Ketika dekat Jakarta masih ada opsi lagi, Karawang atau Jonggol?," terang mantan purnawirawan TNI bintang dua ini.
Menurut mantan Aster KSAD ini, untuk mengatasi permasalahan macet dan banjir, pembangunan yang dilakukan tidak hanya di wilayah Jakarta, melainkan di kota-kota setelitnya seperti, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan daerah lainnya.
"Penanganan banjir itu harus dari hulu ke hilir, tidak bisa hilir saja yang dibenahi. Makanya pembangunan dan penataannya perlu dilakukan di Jabodetabek," terangnya.
Menurut Prijanto, penataan Jakarta sesuai dengan amanat Presiden SBY beberapa waktu lalu saat menanggapi usulan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta. Saat itu SBY mengusulkan 3 opsi yakni, hanya pusat pemerintahan saja yang di pindah dari Jakarta, memindahkan Ibu Kota dari Jakarta, atau menata kembali Jakarta agar tetap layak jadi Ibu Kota Negara.
"Artinya Pak Presiden juga memberi opsi agar dilakukan penataan. Tapi semua itu perlu dilakukan kajian dulu seperti amanat presiden. Nah sebaiknya kita kaji dulu, efektif mana, efisien mana, murah mana," imbuh orang nomor dua di DKI ini.
(her/gah)











































