.webp)
Namun Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, tetap yakin itu akan beroperasi sesuai yang telah direncanakan. Hanya saja itu tergantung dari keputusan yang di keluarkan Kementerian ESDM.
“Tanya ke Kementerian ESDM, katanya November keputusan turun, tapi sampai sekarang belum juga ditetapkan,” ujar pria yang akrab disapa Pris, dalam jumpa pers di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin(15/11/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena belum keluarnya putusan tersebut sebagai acuan hukum yang bersifat resmi, lanjut Pris, berdampak pada ketakutan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta yang belum berani membayar harga BBG di stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dengan harga Rp 3.000. Mereka masih mengacu sesuai dengan kontrak yang berlaku yaitu sebesar Rp 2.562 per lsp.
Dijelasnkan Pris, kalau sampai pembayaran yang dilakukan melebihi dari harga yang telah ditetapkan, maka BLU Transjakarta bisa dianggapkan merugikan negara. Padahal, jika keputusan resmi sudah dikeluarkan, Pemprov mengatakan sanggup membayarkan harga Rp 3.000 per lsp.
Masalah bahan bakar ini bisa menjadi salah satu kendala. Namun Pris tetap yakin pihaknya akan terus berusaha.
"Kita tetap berusaha untuk menepati jadwal yang sudah ditetapkan. Misalnya dengan pengadaan SPBG di beberapa titik," jelasnya.
Pris juga mengaku bahwa pihaknysa sudah mengadakan rapat dengan pihak pertamina. Hasil dari rapat tersebut lanjut Pris, dari 18 SPBG yang dimiliki Pertamina, ada empat yang sudah direvitalisasi seperti diganti mesin dan kompresornya.
"Diperkirakan pada Desember keempat SPBG sudah bisa beroperasi untuk menyuplai bahan bakar ke moda transportasi, termasuk Transjakarta. Empat SPBG itu antara lain di Jalan Pemuda, Jakarat Timur (100 persen); Jalan Margonda, Depok (90 persen), Jalan Gandaria, Jakarta Selatan (60 persen), dan Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat (80 persen)," paparnya.
Tak hanya itu, keputusan lain yang didapat dari rapat tersebut menurutnya,
Pertamina sudah menawarkan Dishub untuk memilih SPBG lain yang mungkin untuk
direvitalisasi lagi pada tahun 2011. SPBG itu antara lain di Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur, Pluit Jakarta Utara, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Sunter Jakarta Utara.
Selain masalah BBG, masalah lain yang mengancam pengoperasian dua koridor ini adalah kondisi halte yang mulai rusak setelah mangkrak hampir dua tahun ini. Tapi lagi-lagi Pris coba menyakinkan, pengoperasian ini tidak akan tertunda karena perbaikan halte terus dikebut sampai Desember nanti.
“Hanya saja, fabrikasi halte ini dilakukan diluar, begitu selesai bisa langsung dipasang di halte yang bersangkutan. Sedangkan perbaikan halte koridor X sudah dimulai perbaikannya," imbuh Pris.
Untuk diketahui saat ini di koridor IX ada 18 halte yang mengalami kerusakan. Begitu juga koridor X, 14 halte masih dalam keadaan tak layak pakai.
Tak hanya Pris yang optimis, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengaku yakin kerusakan halte yang terjadi di dua koridor ini akan segera selesai. Prijanto hanya khawatir untuk pada sistem operasionalnya.
“Yang mengkhawatirkan operasionalnya atau infrastrukturnya,” kata Prijanto.
(lia/mad)
