BNP2TKI Terjunkan Aparat Tangani Kasus Sumiati

Jakarta - Malang benar nasib Sumiati Binti Salan Mustapa (23). Penyiksaan kerap dialaminya saat menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi. Bahkan majikan Sumiati tega menggunting mulut perempuan itu. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pun turun tangan.

Kepala BNP2TKI memerintahkan aparatnya agar segera menangani kasus Sumiati yang kini menjalani perawatan intensif di RS King Fahd, Madinah, Arab Saudi. Penerjunan aparat BNP2TKI dilakukan setelah berkoordinasi dengan perwakilan RI di Jeddah.

Menurut Jumhur, pihaknya akan terus memonitor agar Sumiati mendapatkan perawatan maksimal. Hal ini penting agar kesehatan fisiknya segera pulih. Selain itu, BNP2TKI juga akan mengurus hak-hak Sumiati terkait ganti rugi materil dan non materil.

BNP2TKI juga mendesak proses hukum terhadap majikan Sumiati dilakukan seadil-adilnya.  "Karena tindakan keluarga majikan pada Sumiati itu merupakan bentuk penyiksaan yang keji atau perbuatan dengan cara-cara orang biadab," ucap Jumhur.

Dia pun sudah meminta kepolisian Arab Saudi agar secepatnya menyeret majikan Sumiati, memprosesnya secara hukum dan memberi sanksi seberat-beratnya. Jumhur menjelaskan, kasus Sumiati itu, telah dilaporkan ke Kepolisian Distrik Madinah dua pekan lalu melalui RS yang merawat Sumiati.

Sumiati berasal dari Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat. Dia bekerja di di Madinah sejak Juli 2010. Sepanjang bekerja, Sumiati kerap disiksa. Bahkan bibir bagian atasnya digunting. Sumiati mengalami luka berat pada sekujur tubuh, wajah dan kedua kakinya sehingga harus dirawat intensif di RS.

Menurut Jumhur kekerasan yang dialami Sumiati merupakan kasus yang menggetirkan bangsa Indonesia. Apalagi sebelumnya penganiayaan pada TKI Penata Laksana Rumah Tangga di Arab Saudi telah beberapa kali terjadi. Karenanya, kasus ini tidak bisa ditoleransi karena menghina martabat bangsa dan melecehkan nilai kemanusiaan.

"Tindakan seperti ini jelas tidak pantas kita terima, dan saya yakin pemerintah Arab Saudi akan memajukannya ke ranah hukum demi kehormartan negaranya," ucap Jumhur.

(vit/nrl)