RAPBD DKI 2011 Rp 27 Triliun Tak Cerminkan Usaha Atasi Macet

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta dan DPRD saat ini sedang menggodok rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) DKI untuk 2011 mendatang. Pemprov DKI mengusulkan RAPBD Rp 27 triliun untuk mendanai Jakarta dalam setahun ke depan.

Namun RAPBD usulan Pemprov DKI tersebut disayangkan oleh para politisi Kebon Sirih. Hal ini dikarenakan anggaran untuk mengurangi kemacetan di Ibukota sangat minim.

"Kita sayangkan, seharusnya macet dan banjir jadi prioritas. Tapi ini rupanya belum mendapat perhatian dari Pemprov," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI, Selamat Nurdin, saat berbincang dengan detikcom, Senin ( 15/11/2010).

Dari Rp 27 triliun lebih tersebut, usaha Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan hanya dianggarkan Rp 1,25 triliun saja sehingga banyak dirasa kurang oleh Dewan.

"Busway koridor IX dan X mulai operasi akhir tahun, tapi di tahun 2011 tidak ada anggaran operasional. Anggaran untuk penambahan jumlah bus dua koridor juga kecil, padahal bus dua koridor ini sangat minim," terang Ketua DPW PKS Jakarta ini.

Menurut pria yang akrab di sapa Bang Didin ini, anggaran Rp 1,25 triliun tersebut sudah habis untuk infrastruktur. Padahal masih banyak anggaran untuk mengatasi kemacetan di Jakarta yang belum masuk RAPBD.

"Rp 200 miliar untuk terminal Pulogebang, Rp 100 miliar untuk membuat koridor XI, beli bus koridor IX dan X  Rp 107 miliar, pembebasan lahan untuk MRT. Sudah habis duluan anggarannya," sesalnya.

Didin segera mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta agar RAPBN tersebut juga merepresentasikan usaha untuk memerangi kemacetan yang sudah akut di Ibukota.

"Tiap tahun selalu ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 4 triliun. Tahun ini harus terserap semua, jangan sampai ada anggaran yang tidak terserap," ujarnya.

(her/nrl)