.webp)
Gedung KPK yang berada di Jl HR Rasuna Said, Jakarta, saat ini sudah melebihi kapasitas. Gedung tesebut hanya dibangun untuk keperluan 400 orang, namun saat ini gedung ini sudah dihuni lebih dari 850 pegawai.
KPK membutuhkan tempat yang lebih luas untuk menyimpan dokumen penting dan barang bukti sejumlah perkara korupsi di tempat yang lebih layak. KPK pun berencana meminta anggaran negara untuk membangun gedung baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
bekerja tampak tumpukan-tumpukan berkas. Puluhan koper juga memenuhi ruang kerja penyidik KPK. Wajar saja, di lantai 8 itu juga terdapat belasan ruang pemeriksaan para saksi dan tersangka korupsi.
"Teman-teman bisa lihat sendiri. Kondisinya sudah mengkhawatirkan," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Feri Wibisono saat menemani wartawan berkeliling di lantai 8 Gedung KPK.
Feri menjelaskan, di lantai 8 tempatnya bekerja itu tidak ada ruangan lagi untuk menyimpan berkas-berkas perkara korupsi. Sehingga siapapun yang berjalan di area lantai 8 itu pasti akan bersinggungan dengan tumpukan berkas atau koper.
"Malu kalau ada tamu dari luar negeri yang ingin lihat-lihat kantor kita,"
imbuhnya.
Sementara itu Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan bahwa KPK sesungguhnya membutuhkan gedung baru. Hal itu diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan pengarsipan yang rapi.
"Intinya kita punya program pengembangan SDM sehingga membutuhkan space yang
dapat disesuaikan. Kita membutuhkan gedung baru, bukan pembangunan gedung baru. Apakah dibangun atau dihibahkan tidak masalah, yang penting cukup," kata Chandra.
Chandra mengatakan gedung KPK saat ini tidak dilengkapi fasilitas ruang tahanan. Selama ini tahanan KPK selalu dititipkan di rutan atau lapas yang ada di Jakarta.
"Ruang tahanan itu mencegah bolak-balik kalau ada pemeriksaan," imbuhnya.
Senada dengan Chandra, Wakil Ketua KPK lainnya Bibit Samad Rianto juga mengaku bahwa gedung KPK saat ini sudah tidak representatif lagi. Menurut dia, banyaknya kasus korupsi dan ruang untuk karyawan kurang dikhawatirkan akan menurunkan kinerja KPK.
"Terimakasih sudah melihat jeroannya KPK. Masalahnya ada di space ruangan dan penyimpanan arsip," jelas Bibit.
(mpr/van)
