"Saya curiga yang teriak-teriak di media itu jangan-jangan punya saham yang nomenee (diatasnamakan orang lain). Buktinya, hampir semua pihak yang menjualnya di posisi Rp 1.250/lembar termasuk credit suisse yang katanya investor qualified. DPR akan meminta BPK untuk melakukan audit investigasinya, baik terhadap PT KS maupun kepada underwriter, sehingga dapat diketahui siapa-siapa yang berkepentingan terhadap IPO PT KS," ujar Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi, kepada detikcom, Jumat (12/11/2010).
Achsanul menuturkan, lonjakan harga yang tidak masuk akal disebabkan dorongan politisasi oknum yang memiliki saham KS. Hal ini dianggap sebagai permainan ekonomi yang sangat subjektif.
"Seperti sudah diduga sebelumnya, harga KRASS sudah melonjak hampir 50 persen, para pialang dan pemain telah berhasil membuat ‘pricing image strategy’ melalui politisasi saham KS," keluh Achsanul.0
Politisi Partai Demokrat ini juga menduga upaya politisasi tersebut sengaja dilakukan dengan memojokkan Kementerian BUMN dalam hal IPO KS. Padahal, imbuhnya, hal tersebut sengaja dihembuskan untuk keuntungan pihak tertentu.
"Saya curiga Kementerian BUMN hanya dijadikan alat untuk keserakahan pihak-pihak yang mencari keuntungan singkat melalui KRASS, atau underwriter tidak
menginformasikan hal-hal yang sebenarnya terjadi. Hal ini penting, karena
penetapan harga tidak hanya diputuskan oleh Kementerian BUMN, terlebih Kementerian BUMN dan Bapepam sudah menjalankan IPO ini dengan benar sesuai aturan yang ada," papar Achsanul.
Achsanul kemudian meminta tokoh yang pertama kali memaparkan masalah saham KS membuka bukti yang dimilikinya. Dengan demikian, masalah saham KS tidak terus dimainkan pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Jika Pak Amien Rais punya bukti, silakan buka ke publik, jangan hanya membuat statement yang membingungkan," pintanya.
(van/gah)











































