.webp)
"Kemacetan tetap terjadi, yang pesta pora adalah juru parkir dan koordinator parkir," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/11/2010).
Prijanto menegaskan dirinya tidak setuju jika kenaikan tarif parkir diberlakukan untuk kendaraan yang parkir on street (parkir di bahu jalan). Apalagi jika alasan mengurangi kemacetan tersebut, Jakarta mencoba berkiblat ke luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia meminta, wacana kenaikan tarif parkir itu jangan dibicarakan sepotong-potong. Karena jika kenaikkan itu, tanpa didukung alternatif angkutan masal yang memadai, itu sama saja pemaksaan pada masyarakat.
"Jangan sepotong ngomongnya. Karena kalau di Jakarta dinaikan tinggi, parkir on street-nya juga ikut-ikutan. Sama saja memaksa agar masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Sementara angkutan massal mana?" terang Prijanto.
Prijanto tetap menganggap wacana kenaikan parkir itu tidak logis. Bahkan dia beranggapan jika ada yang setuju diberlakukannya kenaikan tarif parkir on street, itu sama artinya orang tersebut ikut menikmati setoran dari para juru parkir.
"Jadi kenapa saya tidak setuju karena tidak logis, karena orang menjiplak cuma sepotong (menjiplak dari luar negeri, dengan tarif mahal jadi tidak macet)," ucapnya.
"Dan kalau saudara setuju (dinaikkan tarif parkir) berarti Anda dapat setoran?" kata Prijanto sambil tertawa.
Sebelumnya Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTJK), Azas Tigor Nainggolan, sempat mengusulkan cara mengurangi kemacetan ibukota dengan menaikkan tarif parkir setinggi mungkin. Kenaikan tersebut menggunakan sistem zona dengan skala 1:3:5.
"Kita usulkan agar tarif parkir dinaikkan dengan menggunakan sistem zoning. Usulan itu sudah sampai ke Gubernur," ujar Azas, beberapa waktu lalu.
(lia/fay)
